Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mulai Hari ini, Jakarta Gelar Sensus Pajak

image-gnews
ANTARA/Rosa Panggabean
ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggelar sensus pajak di DKI Jakarta selama tiga bulan mulai hari ini, Jumat 30 September 2011. Sensus pajak ini dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat yang menunjukkan dari 20 juta badan usaha di Indonesia, hanya sekitar 400 ribu badan usaha yang membayar pajak.

“Kalau kita lihat sekarang, banyak sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti retail, kios, toko di Mangga Dua yang tidak berbentuk badan hukum, melainkan milik perorangan atau pribadi." kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kamis 29 September 2011. " Dengan sensus pajak ini, para pengusaha UKM ini diajak untuk membayar pajak usahanya melalui pajak pribadi,”

Fauzi mengatakan sensus pajak di DKI Jakarta akan dimulai dengan acara peresmian di Mangga Dua Square. Kemudian akan dilakukan pendataan wajib pajak di sektor usaha UKM di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Menurutnya, sensus pajak ini dilakukan dengan pendekatan pembuatan pajak pribadi bagi sektor UKM yang belum berbentuk badan hukum. “Mereka membayar dalam bentuk pajak pendapatan penghasilan (Pph),” kata Fauzi. Sedangkan bagi pemilik toko, kios atau retail yang sudah berbentuk hukum, sensus pajak akan dilakukan dengan pendekatan pajak perusahaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, akan mendapatkan pembagian hasil pajak pribadi yaitu PPh sebanyak 20 persen dari pemerintah pusat. “Sehingga semakin banyak para pengusaha UKM membayar pajak usahanya melalui pajak PPh, maka makin banyak pembagian hasil pajak yang diterima DKI. Nah pajak bagi hasil ini bisa digunakan untuk membangun, memelihara dan merawat Kota Jakarta,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fauzi juga mengatakan sekarang ini ada peraturan baru yang menyatakan pengusaha UKM yang tidak memiliki pembukuan keuangan, dapat membayar pajak berdasarkan omset setiap bulannya. “Misalnya omset sebesar Rp 10 juta, maka bayar pajak diambil dua persennya saja, flat. Ini untuk memudahkan pengisian pembayaran pajak melalui SPT,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengatakan sensus pajak ini merupakan intensifikasi pajak penghasilan pribadi dan badan usaha. “Artinya, kalau intensifikasi penerimaan pajak penghasilan pribadi atau badan usahanya besar, maka akan membawa dampak ke daerah pun pasti lebih besar, yaitu penerimaan bagi hasil pajak penghasilan dari pusat lebih besar lagi,” katanya.

Target utama sensus ini, kata dia, adalah pusat perbelanjaan atau mal di DKI Jakarta. Sebab di mal-mal paling banyak terdapat pribadi yang memiliki usaha. Selama tiga bulan diharapkan sensus pajak bisa selesai dan memperoleh data terbaru wajib pajak pribadi atau badan usaha yang berkewajiban membayar pajak penghasilan.

AMANDRA MUSTIKA MEGARANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

1 September 2023

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

Meskipun sama-sama menjadi pemasukan negara, ada 7 perbedaan pajak dan retribusi. Perbedaan ini terletak dari penggunaannya.


Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

28 Februari 2023

Petani tembakau Yogya boikot bayar pajak dan Pemilu. TEMPO/Muh Syaifullah
Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

Setiap warga di sebuah negara modern wajib membayar pajak. Sejak kapan sistem pajak modern ditumbuhkan?


Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

1 Agustus 2019

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.


Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

27 Juli 2018

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.


Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

30 Januari 2018

Direktur OnlinePajak, Charles Guinot, dan CEO Sleekr, Suwandi Soh, menandatangani nota kesepahaman di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, 29 Agustus 2017. Kerjasama tersebut berupa integrasi data transaksi keuangan dan data karyawan pengguna Sleekr dengan aplikasi OnlinePajak sehingga dapat dihitung dan dilaporkan secara otomatis. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.


Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

10 Oktober 2017

Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut
Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.


Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

8 Januari 2016

Ilustrasi. foxcrawl.com
Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.


Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

3 Agustus 2015

Pegawai Dirjen Pajak mengantre melaksanakan penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) di kantor Dirjen Pajak Jakarta, Jumat (24/2). Sekitar 2.471 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seluruh Indonesia serentak penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui Drop Box  e-Filing, dan sisanya melalui pos atau jasa ekspedisi. Hal tersebut merupakan dalam rangka memberikan teladan untuk segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.


Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

3 April 2014

Petugas pajak sedang melayani wajib pajak yang sedang menyerahkan laporan surat pemberitahuan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Sabtu (31/3). TEMPO/Aris Andrianto
Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Enam wajib pajak diperiksa. Mereka diduga melakukan pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 11,3 miliar.


Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

19 Desember 2012

Aviliani. TEMPO/Arnold Simanjuntak
Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

Pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.