Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tergusur Tol Cijago, Lahan Puskesmas Depok Disegel  

image-gnews
Jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi I di kawasan Cimanggis, Depok. ANTARA/Andika Wahyu
Jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi I di kawasan Cimanggis, Depok. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Puluhan warga menyegel lahan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Jalan Juanda, Kemiri Muka, Beji, Depok, Rabu, 27 Juni 2012. Gedung puskesmas yang berdiri di atas lahan seluas 1400 meter persegi ini sudah dibebaskan untuk ruas Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi II. Ternyata tanah itu milik keluarga almarhum Haji Amar. Tanah ini masih dalam sengketa.

"Kami menuntut agar lurah memberikan solusi atas masalah tanah ini," kata ahli waris tanah Matije Bin Haji Amar, Rabu, 27 Juni 2012.

Menurut Matije, tanah tersebut tidak pernah dipermasalahkan ahli waris Haji Amar sejak dijual kepada Haji Rosit pada 1985. Rosit adalah paman jauh Matije. Saat pembelian itu, kata dia, Rosit tidak pernah memberikan uang sepeser pun sampai sekarang. "Saya langsung memberikannya surat girik tanah. Dia dulu utang, tapi sampai sekarang tidak dibayar," katanya.

Keluarga Matije kemudian berontak ketika menagih utang ke Rosit. Sebab, kata Matije, Rosit menyatakan tanah itu sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok. Apalagi, terdengar kabar tanah tersebut terkena proyek pembangunan tol Cijago dan puskesmas itu akan digusur. "Kok, bisa tanah kami diserahkan begitu saja ke pemerintah. Kami bukan orang kaya," katanya.

Matije dan keluarga ahli waris Haji Amar kemudian menggeruduk Kelurahan Kemiri Muka untuk meminta penyelesaian. Namun mereka dongkol karena Lurah Kemiri Muka tidak pernah menggubris masalah itu. "Kami mersa dizalimi karena lurah ini tidak bertanggung jawab," katanya.

Sempat terjadi ketegangan saat keluarga Matije memaksa masuk kantor kelurahan. Mereka teriak-teriak memanggil lurah. Mereka meminta lurah untuk memberikan solusi. "Terbuka saja lurahnya, masak pemimpin tidak punya solusi," teriak salah seorang keluarga Matije.

Menanggapi masalah ini, Lurah Kemiri Muka Ramdani mengatakan pihaknya sudah berulang kali menyampaikan kepada keluarga itu untuk membawa bukti yang kuat. Namun keluarga Haji Amar hanya memiliki arsip foto kopi surat girik tanah. "Kami minta bukti kepemilikan aslinya. Sampai sekarang hanya foto kopian," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ramdani, kalau hanya foto kopian, pihaknya tidak bisa membantu. Ia mengaku tidak bisa gegabah menandatangani surat keterangan apa pun dalam msalah ini. Sebab, pihaknya hanya mengetahui tanah itu adalah aset pemerintah daerah. "Kalau saya gegabah tanpa bukti aslinya, saya akan dipermasalahkan," katanya.

Ramdani menghimbau agar Matije dan keluarganya mengadukan masalah ini ke Pemerintah Kota Depok atau melapor ke kepolisian untuk menyelesaikan sengketa itu. "Silahkan minta surat permohonan pada Wali Kota Depok saja," katanya.

Matije mengatakan pihaknya tetap menuntut solusi dari kelurahan. Menurut dia, tidak mungkin mereka langsung melapor ke wali kota dan kepolisian jika tidak ada surat keterangan dari Lurah Kemiri Muka itu. "Polisi bilang kami harus minta keterangan dari lurah dulu. Kami dipingpong terus," katanya.

Haji Rosit tidak bisa ditemui saat hendak dimintai konfirmasi masalah ini. Anak Rosit, Ita, 30 tahun, mengatakan ayahnya tidak pernah mengambil tanah orang lain. "Biarkan saja mereka melakukan itu. No comment saya," katanya. "Silakan tanyakan masalah ini ke pemerintah kota."

Dari pantauan Tempo, puskesmas yang disegel itu sudah tidak beroperasi sejak awal 2012 karena jalan tol Cijago seksi II akan segera dikerjakan.

ILHAM TIRTA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

6 Februari 2024

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.


Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Sejumlah warga menggelar aksi solidaritas di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 Oktober 2023. Warga asli dari lima kampung yakni Pasir Merah, Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama menggelar aksi solidaritas dan doa bersama menolak untuk direlokasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat


Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan slayer yang dikenakannya saat mengikuti debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.


Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di sela penyerahan sertifikat BPN di Yogyakarta Kamis sore (7/12). Tempo/Pribadi Wicaksono
Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

7 Oktober 2023

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.


Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

5 September 2023

Sejumlah siswa SD berjalan di antara puing-puing kebakaran perkampungan padat penduduk Kapuk Muara di Penjaringan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Sekitar 1.000 warga dari 200 kepala keluarga mengungsi akibat rumah mereka hangus dalam kebakaran yang terjadi pada Minggu (30/7) di perkampungan padat penduduk tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan


Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

29 Agustus 2023

Anak-anak bermain di lapangan balai RW Dago Elos, Bandung, Rabu, 16 Agustus 2023. Anak-anak dan ibu-ibu mengalami trauma psikis pasca kerusuhan saat polisi menyerang dan membobol paksa rumah-rumah warga di Dago Elos dalam kasus sengketa tanah. TEMPO/Prima mulia
Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.


Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

31 Juli 2023

Sidang putusan sengketa tanah di klaster perumahan di Paramount Land, Tangerang Selatan, Senin 31 Juli 2023. Sidang digelar oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan obyek dua bidang tanah seluas total 7800 meter persegi. (Istimewa)
Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.


Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

27 Juni 2023

Pemilik lahan memasang pagar di jalan depan rumah-rumah warga Cluster Green Village, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tempo/Adi Warsono
Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.


Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

27 Juni 2023

Satu rumah warga Green Village Bekasi Utara terancam dibelah setelah PN Bekasi mengeksekusi putusan yang memenangkan gugatan pemilik lahan. Tempo/Adi Warsono
Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

Sebuah rumah di kompleks perumahan Cluster Green Village, Kota Bekasi, terancam dibelah buntut sengketa tanah pengembang dengan pihak ketiga.