TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengatakan pemerintah harus membayar denda penalti bila proyek mass rapid transit (MRT) tertunda dari jadwal yang ditentukan. “Denda penalti sudah pasti ada,” kata Selamat ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Oktober 2012.
Menurut Selamat, denda itu mencapai Rp 5,5 miliar per tahun atau Rp 452 juta per bulan dan Rp 15 juta per hari.
Selamat berharap Gubernur DKI Jakarta tidak membatalkan proyek yang saat ini tengah menunggu pengumuman proses lelang itu. “Untuk studi saja, kami sudah keluarkan Rp 1,7 triliun,” katanya. Adapun pengumuman proses lelang yang seharusnya 14 Oktober 2012 lalu, tertunda karena pergantian gubernur.
Dia mengusulkan agar Gubernur Jokowi menerbitkan instruksi gubernur untuk menahan semua proyek yang tengah berjalan. “Setiap hari isu baru muncul dari monorel, hibah peremajaan bus, dan MRT. Kami di DPRD enggak pernah di-sounding,” kata Selamat.
Menurut dia, dengan menahan aktivitas semua proyek selama 1-2 bulan mendatang, Gubernur Jokowi dapat memahami manajemen proyek transportasi di Jakarta.
Baca Juga:
“Kalau Gubernur ragu dengan proyek yang ada, dia bisa bentuk tim independen untuk membandingkan semua proyek yang ada di Jakarta dengan di negara lain. Kalau perlu, silakan kaji lagi pola transportasi makro di Jakarta,” katanya.
Selamat mengusulkan agar Gubernur Jokowi mempertimbangkan perkembangan selama lima tahun ke depan selama menahan dan mengkaji ulang proyek. “Simulasikan dulu berapa banyak yang akan ditransfer dari angkutan private ke angkutan publik lima tahun ke depan, di mana titik penumpukannya, berapa market share-nya, pembiayaannya bagaimana. Baru tentukan modanya: busway, monorel, atau MRT,” katanya.
Menurut Selamat, Proyek MRT Jakarta, hasil kerja sama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency), merupakan proyek yang paling feasible (layak) ketika kontrak diteken dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.
“Ini sudah di komparasi dengan sembilan negara lain yang punya MRT,” katanya.
Keraguan Jokowi terkait nilai proyek yang dinilai terlalu tinggi, kata dia, bisa dijelaskan oleh PT MRT Jakarta.
Selamat menjelaskan, biaya pembangunan proyek MRT mencapai US$ 94 juta per kilometer. “Kalau dibandingkan Cina yang US$ 66 juta per kilometer, memang kelihatan mahal. Tapi, MRT JICA yang US$ 94 juta per kilometer ini sudah mencakup pengadaan gerbong dan persinyalan. Kalau yang Cina, baru konstruksi saja,” katanya.
AMANDRA MUSTIKA MEGARANI
Berita Terpopuler
Jokowi Pergoki Lurah dan Camat yang "Nakal"
Retribusi Rusunawa Naik setelah Dikunjungi Jokowi
Video Sidak Jokowi Diunggah ke Youtube
Jokowi Bangun Stadion Persija Rp 1,5 Triliun
Penetapan APBD Jakarta 2013 Bakal Molor
80 Persen Aksesori Rusunawa Marunda Raib
