Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penghitungan Suara Pilkada Tangerang Dipercepat

Editor

Ali Anwar

image-gnews
TEMPO/Kink Kusuma Rein
TEMPO/Kink Kusuma Rein
Iklan

TEMPO.CO,Tangerang - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang akan mempercepat satu hari jadwal penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat panitia pemungutan suara di setiap desa dan kelurahan. Penghitungan dan rekapitulasi yang semula dijadwalkan pada 10 Desember dimajukan menjadi 9 Desember, atau pada hari pencoblosan.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Jamaludin, mengatakan, percepatan penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan mengingat masih banyaknya kantor desa dan kelurahan yang tidak layak dan sedang direnovasi. “Sehingga dari sisi keamanan tidak memungkinkan (10 Desember),” kata Jamaludin, Selasa, 4 Desember 2012.

Melihat kondisi yang memprihatinkan, KPU tidak mau mengambil risiko dengan menginapkan kotak suara berisi kertas suara yang sudah dicoblos beserta dokumen penting lainnya.

Selain itu, kata Jamaludin, PPS dan PPK serta KPPS yang dilibatkan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara menginginkan rapat pleno dilakukan pada 9 Desember. Sebab, pada keesokan harinya, mereka sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan masing-masing di luar Pilkada Kabupaten Tangerang.

”Intinya, demi efektivitas dan efisiensi. Rapat pleno penghitungan dan rekapitulasi suara di PPS dilakukan dalam satu hari, yaitu 9 Desember. Risikonya hanya satu, semua petugas harus lembur dan bekerja hingga larut malam,” kata Jamaludin.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Tangerang menetapkan agar kotak suara dari TPS diinapkan sehari setelah pencoblosan di 274 kantor desa/kelurahan. Barulah pada keesokan hari dilakukan rekapitulasi penghitungan suara. Hal itu sesuai UU Nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketentuan ini sempat mendapatkan protes dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang karena dinilai cukup rawan dan membuka peluang terjadinya sabotase dan kecurangan. Jadi, akhirnya, KPU Kabupaten Tangerang terpaksa mengubah tahapan yang sudah dibuat itu.

Bahkan Jamaludin meminta semua petugas PPK untuk segera mendistribusikan logistik, tidak menginapkan terlalu lama di kantor desa/kelurahan. "Cukup riskan kalau diinapkan terlalu lama, sebisa mungkin secepatnya didistribusikan. Karena ada kantor desa/kelurahan sedang diperbaiki dan tidak disekat. Jadi kurang aman," ucapnya.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tangerang untuk periode 2013-2018 saat ini sedang memasuki tahap kampanye. Empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang akan bertarung adalah Ahmad Subadri-Muhammad Aufar Sadat Hutapea (nomor urut I) yang diusung Partai Demokrat; Ahmed Zaki Iskandar-Hermansyah (nomor urut 2) yang diusung Partai Golkar, PKS, Hanura, Gerindra, PBB, dan PBR; Aden Abdul Halik-Suryana (nomor urut 3) yang diusung PPP dan PPNUI; serta Ahmad Suwandi-Muhlis (nomor urut 4) yang diusung Demokrasi Perjuangan dan PAN. Mereka akan memperebutkan 1.951.387 jumlah pemilih tetap yang tersebar di 4.451 TPS di 29 Kecamatan Kabupaten Tangerang.

JONIANSYAH

Berita Terpopuler:
Bupati Garut Aceng: Saya Masih Sayang Fany

3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora

Janda Bupati Garut Alami Kekerasan Psikis

SBY Minta Mendagri Pantau Bupati Garut

Potret Politikus: dari Korupsi sampai Nikah 4 Hari

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.


Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.


Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.