Komnas HAM: Satpol PP Bekasi Tak Paham Prosedur  

Selasa, 09 April 2013 | 15:16 WIB

Komnas HAM: Satpol PP Bekasi Tak Paham Prosedur  
Sejumlah anak membentangkan poster di depan gereja HKBP Tamansari, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/3). ANTARA/Paramayuda

TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM semakin yakin pembongkaran Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Taman Sari, Setu, Bekasi, oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tak sesuai prosedur. Alasannya, perwakilan Bupati Bekasi Neneng Hasanah yang datang ke Komnas HAM justru meminta pencerahan. (Baca: Dipanggil Komnas HAM, Bupati Bekasi Mangkir)

"Mereka tak paham prosedur untuk pembongkaran rumah ibadah. Mereka pada akhirnya justru meminta pencerahan ke kami," ujar Wakil Ketua I Komnas HAM Imdadun Rahmat kepada Tempo, Selasa, 9 April 2013.

Imdadun mengatakan, awalnya mereka mengharapkan kehadiran langsung dari Bupati Bekasi pada 5 April lalu. Namun, yang hadir justru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Yayan Yuliana dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi Beni Saputra sebagai perwakilan.

Karena yang hadir adalah pihak teknis, Imdadun mengatakan, pihaknya mengubah pertemuan tersebut menjadi pembahasan teknis pembongkaran. Dan, setelah teknis pembongkaran digali, baru disadari bahwa perwakilan teknis ini tak paham prosedur.

"Sebagai contoh, mereka tak tahu bahwa status bangunan rumah ibadah dengan rumah biasa itu berbeda. Bangunan biasa, jika tak punya IMB, bisa langsung dibongkar. Rumah ibadah tak bisa diperlakukan sama," ujar Imdadun.

Imdadun berkata, dalam kasus pembongkaran rumah ibadah, seharusnya ada mediasi dulu antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju akan keberadaan rumah ibadah terkait. Dari situ, dicari titik temu. Jika tak ditemukan titik temu, Pemda turun tangan. Maksudnya, mereka ikut terlibat dalam mediasi. Tujuannya agar hasil keputusan bisa berimbang dan bebas diskriminasi. (Baca: Mediasi Soal Gereja HKBP Setu Bekasi, Buntu)

"Kalau dengan Pemda juga gagal, ya dibawa ke pengadilan. Kalau pengadilan negeri sudah memutuskan untuk melakukan pembongkaran, baru Satpol PP bertindak,” ujarnya sambil berkata hal ini sudah diatur dalam SKB 3 Menteri.

Meski melihat perwakilan Bupati ini tak paham prosedur, Imdadun mengatakan, pihaknya tetap membutuhkan penjelasan langsung dari Bupati. Ia pun mengatakan, pihaknya siap melakukan pertemuan di luar kantor Komnas HAM.

Ketika ditanya apa reaksi perwakilan ketika mengetahui mereka tak paham betul prosedur, Imdadun berkata," Ya, mereka minta pencerahan. Mereka ternyata cukup terbuka menerima masukan."

Sebagaimana diketahui, pada 22 Maret lalu, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyegel dan membongkar bangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Adapun alasan dari penyegelan itu adalah gereja dikatakan tidak punya IMB atau izin mendirikan bangunan. Selengkapnya soal berita penyegelan gereja klik di sini.

ISTMAN MP

Berita Lainnya:

Fakta-fakta Tentang Mendiang Margaret Thatcher
Kasus Cebongan, TNI AD Tolak Peradilan Koneksitas
Margaret Thatcher, PM Wanita Pertama Inggris Wafat
Video Polisi Bali Terpopuler YouTube Pekan Ini
Margaret Thatcher Tanya 'Siraman' ke Soeharto

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan