Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Diminta Ikut Awasi Kartu Jakarta Pintar

image-gnews
Kartu Jakarta Pintar (KJP). TEMPO/Dasril Roszandi
Kartu Jakarta Pintar (KJP). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta meminta warga di tingkat kelurahan dan rukun tetangga ikut mengawasi penggunaan uang tunjangan Kartu Jakarta Pintar yang diterima para siswa miskin. Selain penggunaan uang, menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi, yang juga perlu diawasi adalah tepat atau tidaknya dan layak atau tidaknya seorang siswa menerima Kartu Jakarta Pintar. “Karena data bisa berubah. Ada anak yang lulus dan naik kelas. Warga miskin pun bisa berubah," kata Taufik saat membagikan 80.384 Kartu Jakarta Pintar tahap kedua di SMK Negeri 16 Jakarta, Jumat, 12 April 2013.

Sebagai langkah nyata, Dinas Pendidikan akan bekerja sama dengan para wali kota di Ibu Kota untuk memasang daftar siswa yang menerima Kartu Jakarta Pintar di kantor kecamatan dan kelurahan. “Bahkan bila perlu hingga tingkat rukun tetangga,” katanya. Sekolah juga diwajibkan memasang daftar nama siswa yang mendapat Kartu Pintar.

Masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dan evaluasi terhadap program ini lewat nomor 088801152095. “Datanya harus lengkap, ada nama, alamat, dan sekolahnya, supaya bisa kami tindak lanjuti," kata Taufik. (Baca: Lebih dari 700 Kartu Jakarta Pintar Rusak)

Dinas Pendidikan kembali memberikan kartu yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu kepada puluhan ribu siswa. Kali ini siswa setingkat SD paling banyak menerima kartu, yakni 50.146 siswa, lalu 22.012 siswa tingkat SMP, dan 8.196 siswa tingkat SMA, serta sekolah luar biasa 30 siswa. Dengan anggaran senilai Rp 804 miliar, sampai Juni mendatang Dinas Pendidikan menargetkan 332 ribu siswa menerima Kartu Pintar.

Sebelumnya, Dinas sudah berhasil membagikan kartu untuk tahap pertama bagi 70 ribu siswa. Bagi siswa miskin tapi belum terdaftar, sekolah masih bisa mengajukan sampai akhir Juli mendatang. Informasi soal Kartu Pintar bisa dilihat di situs www.infokjp.net. (Baca: Ini Syarat Agar Dapat Kartu Jakarta Pintar)

Taufik berharap, dengan tunjangan ini, siswa miskin bisa terbantu untuk ongkos transportasi, seragam, sepatu, buku, alat tulis, dan tambahan gizi. Jumlah tunjangan yang diterima siswa bergantung pada tingkat pendidikan. Siswa SMA dan SMK menerima Rp 240 ribu per bulan, siswa SMP Rp 210 ribu per bulan, dan siswa SD Rp 180 ribu per bulan. Uang turun setiap tiga bulan sekali dan bisa diambil siswa lewat ATM Bank Mandiri. “Kami berharap tidak ada lagi alasan bagi siswa untuk putus sekolah,” ujarnya. (Baca juga: 500 Kartu Jakarta Pintar Belum Bisa Digunakan)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Uang bantuan siswa ini disambut dengan senang oleh para siswa. Salah seorang siswa yang menerima kartu, Ika Sartika, 11 tahun, kelas V SD 02 Petang Kalideres, mengaku senang dengan uang bantuan Rp 180 ribu per bulan itu. Uang itu, kata dia, sangat membantu meringankan beban orang tuanya yang bekerja sebagai tukang ojek. "Saya mau belikan seragam," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, mendesak Dinas Pendidikan untuk terus memperbarui database siswa miskin agar penerima Kartu Pintar tepat sasaran. “Jangan sampai niat yang sudah baik ini keliru karena datanya salah," katanya. Simak berita Kartu Jakarta Pintar di sini.

ADITYA BUDIMAN | DESYANI | NURHASIM

Baca Berita Terpopuler:
Denny Sumargo Menangis di Hadapan DJ Verny

Lagi, Cuit Anas di Twitter Sentil SBY

Begini Cara Wildan Meretas Situs Presiden SBY

Razia Ngangkang di Aceh, 35 Orang Terjaring

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

10 menit lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?


Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalancana

1 jam lalu

Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto Sabtu, 17 Februari 2024/dok tim media Khofifah
Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalancana

Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, mulai dari Gibran, Bobby Nasution, hingga Khofifah.


Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

3 jam lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

4 jam lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

5 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?


Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

5 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.


Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

6 jam lalu

Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution


Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

12 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

13 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.