Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tersangka Video Porno, Ini Kata Wakil Bupati Bogor

image-gnews
Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Bogor--Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman mengaku belum mengetahui telah menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran video porno. Ia mengatakan belum menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.

"Saya masih di Bali acara DPP PDIP. Baru mau pulang. Nanti saja sampai di Bogor saya akan bicara. Karena saya belum tahu," kata Karyawan saat dihubungi, Kamis siang, 23 Mei 2013. "Surat dari Polda belum saya terima." (Lihat: Wakil Bupati Bogor Tersangka Kasus Video Mesum).

Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video mesum yang melibatkan mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya. Kasus video tersebut mencuat sejak tahun 2010. Polisi menangkap Indra Lesmana, pengurus DPC PDIP Kabupaten Bogor. Indra kini mendekam di Lapas Kebon Waru Bandung sejak Januari 2013.

Indra mengatakan kaget Karyawan menjadi tersangka dalam kasus ini. Indra menduga ada upaya penjegalan terhadap Karyawan yang akan maju sebagai calon Bupati Bogor periode 2013. "Pak Karfat tidak tahu menahu soal ini (video porno)," kata Indra seperti diungkapkan teman dekatnya, Dede Purnama melalui telepon selular. 

Dede mengaku baru saja mengunjungi Indra di Rutan Kebon Waru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kamis, 23 Mei 2013. "Indra saja tidak tahu soal penyebaran video itu."

Dede menceritakan, Indra menyesalkan adanya tuduhan Karyawan sebagai otak pelaku penyebaran video mesum tersebut. Apalagi saat ini suhu politik di Kabupaten Bogor sedang memanas, karena jelang pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada 24 - 30 Mei 2013 mendatang. Indra meyakini ada lawan politik yang berupaya menjegal Karyawan.

"Kasus ini bernuansa politis. Saya dijebloskan ke penjara karena dituduh pelaku dan penyebar tanpa bukti dan saksi yang kuat," Indra mengungkapkan kepada Dede Purnama. "Sedangkan orang yang mengaku kepada polisi sebagai pelaku dan sengaja merekam adegan porno itu sampai saat ini tidak pernah ditangkap."

Menurut Dede, kasus yang dituduhkan kepada Indra sudah dirasakan sejak penangkapan pada 31 Januari 2013 lalu. Indra saat itu sedang rapat di kantor DPC PDIP Kabupaten Bogor di Cibinong. Polisi yang hendak menangkap membatalkan. "Indra mendatangi Polres. Di situlah langsung ditangkap anggota Polda Jabar tanpa melalui panggilan atau pemeriksaan terlebih dahulu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Bambang Gunawan mengatakan secara kelembagaan belum mengeluarkan sikap terkait penetapan Wakil Bupati Bogor sebagai tersangka. Saat ini, Dewan masih menunggu kelanjutan dari proses hukum. Apabila sudah ada peningkatan status Karfat menjadi terdakwa, maka DPRD akan menentukan sikap.

"Sebagai negara hukum, kita kedepankan azas praduga tak bersalah. Kecuali sudah berstatus terdakwa, maka sesuai peraturan DPRD akan mengambil keputusan," kata Bambang.

 Bambang yang juga Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bogor mengaku prihatin atas kasus yang menimpa rekannya tersebut. Namun, apa yang dilakukan Karyawan, kata dia, tidak terkait dengan kebijakan partai atau aktivitas partai. "Itu aktivitas individu. Kalau menyalahi undang-undang, ya itu otomatis tanggung-jawab pribadi."

PDIP akan melakukan bantuan hukum setelah melakukan konsultasi dengan pengurus DPD dan DPP PDIP. "Sekarang masih wait and see. Yang jelas kami sudah mendengar masalah itu," ujar Bambang.

ARIHTA U. SURBAKTI

Hangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat
| Menkeu Baru | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah

Perlu baca:
EDSUS Jala Cinta dan Uang Fathanah

Ini Tarif Baru KRL Mulai 1 Juni
Detik-detik Potong 'Burung' versi Muhyi

Lelaki Korban Potong 'Burung' Angkat Bicara

Ngaku Anak Kapolri, Wanita Ini Dipenjara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

11 Mei 2022

Hepatitis akut yang saat ini tengah menjangkit di sejumlah negara berbeda dari penyakit hepatitis lainnya karena penyebabnya belum diketahui.
Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor meminta masyarakat waspada hepatitis akut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengatakan hepatitis akut sedang marak namun belum diketahui penyebab


Kabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

9 Desember 2020

Ilustrasi kemiskinan. Dok. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Kabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

Saat ini angka kemiskinan Kabupaten Bogor naik menjadi 9,26 persen dari sebelumnya 7,14.


Longsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara

22 April 2020

Warga bergotong royong membangun rumah baru karena sudah tidak betah tinggal di tenda pengungsian di Cileuksa, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Rabu 5 Februari 2020. TEMPO|M.A Murtadho
Longsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara

Pemerintah Kabupaten Bogor membangun hunian sementara bagi warga Sukajaya yang menjadi korban longsor pada awal tahun ini.


Cegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari

18 Maret 2020

Dahnil Anzar Simanjuntak menulis lembar absensi saat akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017 di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019. Pemeriksaan ini sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari

Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan absensi manual untuk mencegah penularan virus Corona. Semula memakai absensi sidik jari.


Bogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga

21 Februari 2020

Sisa banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Banar, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 7 Januari 2020. TEMPO/Amston Probel
Bogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga

Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyisir bangunan warga yang rawan terkena longsor.


Korban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan

15 Februari 2020

Prajurit TNI AD berjalan di lokasi bencana tanah longsor Kampung Sinar Harapan, Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 13  Januari 2020. Basarnas menyatakan pencarian tiga korban tanah longsor di kampung tersebut dihentikan karena kondisi medan dan cuaca menjadi kendala. ANTARA
Korban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan

Pemkab Bogor meminta dana bantuan kepada Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur pasca longsor Sukajaya.


Jokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan

5 Februari 2020

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) ikut menanam tanaman di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 3 Februari 2020. Dalam kunjungan di lokasi bencana longsor ini, presiden menanam tanaman akar wangi dan durian yang dipercaya bisa mencegah longsor. TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan

Presiden Jokowi minta korban longsor Sukajaya pindah dari daerah rawan. Bupati Bogor sudah menyiapkan lahan.


Kota Bogor Minta 6 Kecamatan di Kabupaten, Bupati: Belum Ngobrol

16 Juli 2019

Bupati Bogor Ade Yasin. Tempo/Ade Ridwan
Kota Bogor Minta 6 Kecamatan di Kabupaten, Bupati: Belum Ngobrol

Pemerintah Kota Bogor ingin meminta enam kecamatan yang saat ini masuk ke Kabupaten Bogor.


Sentul City Belum Laksanakan Putusan MA, Ini Keinginan Warga

6 Juli 2019

Sejumlah polisi berjaga saat aksi demo mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pengembang PT. Sentul City Tbk di depan Istana Negara, Jakarta, 30 April 2018. Aksi tersebut dilakukan agar pemerintah mengetahui berbagai permasalahan di sentul city selama 20 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sentul City Belum Laksanakan Putusan MA, Ini Keinginan Warga

Sentul City belum kunjung melaksanakan putusan MA, malah dituding mau nagih biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan kepada warga.


Atasi Banjir Jakarta, Anies akan Bangun Banyak Kolam Retensi

29 April 2019

Pasca banjir yang melanda Jakart akibat luapan Sunga Ciliwung, pekan lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampangi Walikota Bogor Bima Arya mengunjungi Bendung Katulampa, Senin, 8 Februari 2018.
Atasi Banjir Jakarta, Anies akan Bangun Banyak Kolam Retensi

Anies mengatakan akan bekerjasama dengan pemerintah di hulu, termasuk dalam pembangunan kolam retensi.