TEMPO.CO, Jakarta - Niat Pemerintah Provinsi DKI menarik saham dari PT Jakarta International Expo ditunda. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengatakan penarikan saham belum akan dilakukan.
Tahun depan, pemerintah daerah masih mempertahankan saham minoritas 13 persen di badan penyelenggara Pekan Raya Jakarta (PRJ) ini. "Pembicaraan tidak sampai pencabutan saham," kata pria yang akrab dipanggil Ahok di Balai Kota pada Senin, 3 Juni 2013.
Permasalahan saham sempat membuat gerah Pemerintah. Alasannya, sejak kerja sama 2003 belum pernah ada pembagian deviden. Puncaknya, Gubernur Joko Widodo mengatakan tahun ini merupakan penyelenggaran PRJ terakhir di bawah perusahaan milik Hartati Murdaya tersebut. Tahun depan Pemerintah berencana mengelola sendiri perhelatan sendiri.
Tetapi, menurut Ahok, konsep teknis pelaksaan keputusan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Belum ada gambaran jelas mengenai bagaimana pelaksaan PRJ yang rencananya dihelat di Monas ini. "Secara umum agar PRJ tidak dinikmatin golongan elit saja," ujar Ahok.
Pemerintah daerah mengharapkan pesta rakyat yang baru bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kelas bawah. "Kalau konsep lama yang bawah tidak bisa akses masuk."
Jika JI Expo tetap melakukan kegiatan, menurut Ahok, sah-sah saja. Karena konsep yang ditawarkan PRJ kedepannya akan lebih menyentuh segmen seluruh rakyat.
SYAILENDRA
Topik terhangat:
Penembakan Tito Kei | Tarif Baru KRL| Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK
Berita lainnya:
Wakil Menteri Pendidikan Wiendu Diduga Korupsi
John Kei Hanya Boleh Layat Anak atau Orang Tua
9 Skenario Kiamat Versi Ilmuwan
