Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pro Kontra Penempatan Lurah Lenteng Agung

image-gnews
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai meninjau lokasi tes uji kompetensi lurah dan camat DKI di SMA 1, Jakarta Pusat (27/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai meninjau lokasi tes uji kompetensi lurah dan camat DKI di SMA 1, Jakarta Pusat (27/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah warga menolak penempatan Lurah Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan di wilayahnya. Lurah Susan Jasmine Zulkifli yang beragama Protestan dianggap tidak merepresentasikan wilayah Lenteng Agung yang mayoritas beragama muslim.

"Dari dulu pemimpin di sini muslim," ujar perwakilan warga penolak Mochamad Rusli, 45 tahun saat ditemui di kediamannya di Lenteng Agung, Kamis, 22 Agustus 2013. Ia mengatakan keberatan karena merasa kurang sreg pemimpin non-muslim memimpin di wilayah mayoritas muslim.

Ia menyatakan baiknya Susan dipindah ke daerah yang lebih heterogen. "Kami bukan menolak, tapi menyarankan dipindah ke wilayah lain," ujar ia.

Pada Senin lalu, Rusli sudah menyampaikan pandangan itu ke Balaikota. Ia mengklaim sudah mengumpulkan 2.300 tanda tangan dan 1.500 Kartu Tanda Penduduk untuk memperkuat penyampaian pendapat itu.

"Angkanya masih belum mayoritas, tapi kalau semua warga sudah tahu, 99 persen saya yakin mereka mendukung," ujarnya. Saat ini tercatat ada sekitar 9.000 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Lenteng Agung.

Namun rupanya, tak semua orang sependapat dengan Rusli. Ketua RW 02 Sardiman menyatakan tak ada masalah dengan kepemimpinan Lurah Susan. Ia mengatakan secara obyektif, sebagai warga siap menilai sang lurah dari kinerja yang baru diberikannya.

"Baru satu bulan (menjabat) apa yang bisa kami nilai," ujarnya. Ia mengatakan tak akan menilai seseorang dari kepercayaan yang dianutnya, tapi apa yang telah diberikannya untuk masyarakat sekitar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat coba ditemui di kantornya Kamis sore, Lurah Susan sedang tidak di tempat. "Bukan pulang, lurah sedang blusukan," ujar staf kelurahan, Abdul Roup. Ia menyatakan bila sudah blusukan, Susan suka lupa waktu. "Bahkan kadang malam baru pulang," ujarnya.

Blusukan disebut menjadi salah satu strategi Susan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Ia aktif melakukan itu setiap hari. "Blusukannya sampai ke pinggir kali (Ciliwung)," ujarnya.

Menurut Abdul, Susan diterima masyarakat Lenteng Agung. Ia kaget mendengar kabar penolakan sejumlah warga terhadap pemimpinnya itu. "Saya baru dengar. Ah.. warga baik-baik saja kok," ujarnya.

Ia memberi contoh ketika blusukan, banyak warga yang memeluk dan berfoto bersama sang lurah. "Ia juga rajin silaturahmi ke rumah warga," ujarnya.

Namun hal ini tak membuat kubu penolak luluh. "Kami beri deadline ke Balaikota hingga Senin. Kalau tidak kami siap demo di sana dan di kantor Kelurahan," ujar Rusli.

M. ANDI PERDANA

Terhangat: 
Sisca Yofie |Suap SKK Migas  | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim

Berita Terpopuler:

Rachmawati: SBY Tak Punya Etika Politik

Soal Tes Keperawanan, Ini Jawaban HM Rasyid

KPK: Djoko Susilo Cuma Bisa Jadi Ketua RT

Jenderal Moeldoko: Saya Bukan Ahli Surga

Dahlan Iskan: Untung SBY Tak Seperti Mursi


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma

4 Oktober 2023

Kegiatan edukasi soal penyakit Tuberkulosis di Poli Tuberkulosis, Puskemas Menteng, Jakarta Utara Juni 2022/Tempo-Mitra Tarigan
4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma

Dinas Kesehatan DKI sedang mencari lahan untuk pembangunan puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya.


Petugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat

7 Juli 2023

Sejumlah petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) membersihkan lahan yang akan dibuat menjadi kawasan hijau di bawah kolong Tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu), Jakarta Timur, Kamis, 5 Januari 2023. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penataan kawasan hijau sepanjang 2,7 km dari target 5 km di kolong Tol Becakayu dengan tanaman hias dan sistem pertanian perkotaan (urban farming) guna meningkatkan ketahanan pangan kota. ANTARA / Fakhri Hermansyah
Petugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat

Petugas PPSU mengaku dipaksa meminjam uang ke pinjol dengan data pribadi mereka. Lalu uangnya dipakai oleh staf Kelurahan Kelapa Gading Barat.


E-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan

10 Juni 2023

Warga menerima pergantian e-KTP di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. Perubahan data administrasi kependudukan imbas pergantian 22 nama jalan  menggunakan nama tokoh Betawi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
E-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan

Begini cara mengurus penggantian e-KTP hilang. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?


DKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan

25 April 2023

Lurah Lenteng Agung, Bayu Pasca bersama gugus tugas kelurahan berbincang dengan pemudik yang baru kembali ke Jakarta di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Stiker bertuliskan
DKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan

DKI Jakarta menyediakan loket layanan hingga kelurahan untuk membantu warga pendatang baru mengurus dokumen-dokumen administrasi.


Apa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?

19 Januari 2023

Ilustrasi pemungutan suara. ANTARA
Apa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa


9 Kelurahan di Jakarta Utara Siaga Banjir Rob, Dampak Super New Moon & Perigee

18 Januari 2023

Kondisi banjir rob yang melanda Muara Angke, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
9 Kelurahan di Jakarta Utara Siaga Banjir Rob, Dampak Super New Moon & Perigee

Sembilan kelurahan di wilayah Jakarta Utara berstatus siaga banjir rob.


15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset

15 Januari 2023

Sejumlah tenaga kesehatan menunggu giliran sebelum menerima vaksin COVID-19 Sinovac dosis pertama saat vaksinasi massal di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Ahad, 7 Februari 2021. Target sasaran vaksinasi sebesar 1.593.620 nakes di seluruh Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset

Pembangunan puskesmas harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya minimal jumlah penduduk.


2 Kelurahan di Padang Menerima Penghargaan Kelurahan Siaga Tsunami dari UNESCO-IOC

30 Desember 2022

Tim Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami 2019 BNPB memasang rambu peringatan tsunami di kawasan wisata Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 19 Juli 2019. (Instagram/BNPB)
2 Kelurahan di Padang Menerima Penghargaan Kelurahan Siaga Tsunami dari UNESCO-IOC

Dua kelurahan di Padang mendapatkan pengakuan dari UNESCO-IOC sebagai keluarahan siaga tsunami atau Tsunami Ready Community (TRC).


Gagal Jadi Ketua LPM Kelurahan di Depok, Ada Calon Marah Minta Amplop Dikembalikan

29 November 2022

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Gagal Jadi Ketua LPM Kelurahan di Depok, Ada Calon Marah Minta Amplop Dikembalikan

Pemilihan LPM di Kota Depok untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di 63 Kelurahan pada 27 November 2022.


Karang Taruna, Diprakarsai Ali Sadikin Diadopsi untuk Indonesia

10 Oktober 2022

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. TEMPO/Yosep Arkian
Karang Taruna, Diprakarsai Ali Sadikin Diadopsi untuk Indonesia

Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin mendorong Karang Taruna dengan cara mengeluarkan kebijakan memberikan subsidi untuk operasionalisasi Karang Taruna.