Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi-Ahok Nilai Kenaikan Upah Tidak Rasional

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Para buruh meneriakkan yel-yel saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/10). TEMPO/Tony Hartawan
Para buruh meneriakkan yel-yel saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/10). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai tuntutan buruh untuk menaikan upah Rp 3,7 juta-Rp 4 juta tidak rasional. Alasannya, saat ini kondisi situasi ekonomi secara keseluruhan sedang tidak baik.

"Lihat saja nilai rupiah sedang melemah, masak berbicara soal kenaikan upah," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa, 3 September 2013. Jokowi mengatakan pemerintah Jakarta akan terus melakukan survei terkait komponen hidup layak (KHL) untuk menentukan upah 2014.

Menurut dia, kenaikan pada 2013 ini sudah cukup tinggi, yakni Rp 2,2 juta, naik 40 persen dari tahun 2011. Menurut Jokowi, kalkulasi menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak kontra produktif.

Senada dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai bahwa kondisi industri saat ini sedang lesu sehingga tuntutan buruh untuk menaikkan upah malah akan membuat pengusaha keluar dari Jakarta.

"Memang tuntutan buruh menaikan upah menjadi Rp 3,7 juta rasional mengingat biaya hidup di Jakarta tinggi," kata Basuki di hadapan buruh yang menemuinya. Hanya perlu dipertimbangkan juga, Basuki melanjutkan, kondisi perekonomian secara umum, terutama keadaan penawaran dan permintaan barang di pasar.

Karena itu, tidak serta-merta keinginan menaikkan upah bisa dikabulkan. Selain itu, menaikkan upah, Basuki menekankan, bukan dengan hitung-hitungan yang berasal dari awang-awang atau perkiraan. Contoh, kenaikan harga bahan bakar minyak, belum tentu berimbas pada naiknya upah, meski pun biaya transportasi naik.

Basuki menjelaskan, untuk menaikkan upah perlu dilakukan survei KHL setiap bulannya. " Penjajakan ini dilakukan untuk melihat bagaimana tren kenaikan komponen barang tiap bulannya," kata dia. Saat ini ada 60 item yang masuk KHL, seperti tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi.

Menurut Basuki, DKI memang lebih cocok menjadi kota jasa dan perdagangan sehingga upah sebesar Rp 3,7 juta menjadi wajar. Namun, dia menegaskan bahwa kenaikan upah harus bersifat adil bagi pengusaha maupun buruh.

Lainnya, dia melihat jika kemudian upah sebesar itu disepakati maka akan menjadi efek domino bagi daerah sekitar. Karena, saat banyak perusahaan hengkang setelah itu, pertanyaan yang muncul, menurut Basuki, bagaimana kesiapan daerah sekitar. Basuki melihat bahwa infrastruktur daerah sekitar harus siap.

Untuk itu, Basuki mengatakan DKI mengambil jalan tengah dengan meringankan beban beberapa item di dalam KHL. Misalkan tempat tinggal, Basuki melanjutkan, warga bisa memilih rumah susun sewa yang bahkan lebih murah dari harga rata-rata di Jakarta, yakni Rp 500 ribu per bulan.

"Dari kesehatan kami juga bantu dengan Kartu Jakarta Sehat, di pendidikan ada Kartu Jakarta Pintar," katanya. Selain itu, di transportasi, Basuki menjanjikan program 1.000 bus dan hibah Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) akan menjadi solusi angkutan murah. "Komponen ini yang sering dijadikan beban buruh."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, DKI telah melakukan survei KHL sebanyak enam kali, kurang dua kali lagi. Dalam survei terakhir pada Juli lalu, Agustus tidak ada karena bulan Ramadan, nilai KHL DKI sekitar Rp 1,9 juta. Tidak jauh berbeda saat UMP 2012 ditetapkan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut pemerintah DKI Jakarta menaikkan upah minimum menjadi Rp 3,79 juta. Saat ini upah minimum di DKI Jakarta besarannya Rp 2,2 juta.

"Karena kami menilai komponen kebutuhan hidup layak terus naik," kata Sekretaris Jenderal KSPI Muhamad Rusdi. Rusdi menjelaskan saat ini KHL yang tercantum hanya 60 item.

Sedangkan Rusdi mengklaim seharusnya KHL sekarang sudah mencapai 84 item. Bahkan, dia mengatakan ada beberapa KHL yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti nilai transportasi dan tempat tinggal.

"Sewa kamar saja per bulan paling murah Rp 500 ribu," kata Rusdi kepada Basuki di ruang rapat Wakil Gubernur. Dalam pertemuan tersebut hadir belasan perwakilan dari ratusan buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota.

Selain itu, pemerintah hanya menggantungkan kenaikan upah dari inflasi. Padahal, Rusdi melanjutkan, hitungan nilai di pasaran justru lebih besar dari laju inflasi.

SYAILENDRA

Topik terhangat: Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Lurah Lenteng Agung | Rupiah Loyo


Terpopuler

Sengman Pernah Hadir ke Wisuda Anak SBY?
Ahok Datangi Paripurna, Fraksi PPP Walk Out 

Pedagang Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Luthfi Tutupi Sosok Bunda Putri ke Pengacaranya     

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

22 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Partai Buruh Dukung Demonstrasi Tolak Kenaikan UMP 2024 di Bawah 15 Persen di Berbagai Daerah

15 Desember 2023

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Partai Buruh Dukung Demonstrasi Tolak Kenaikan UMP 2024 di Bawah 15 Persen di Berbagai Daerah

Partai Buruh menilai kenaikan UMP 2024 tak sesuai dengan biaya hidup di DKI Jakarta menurut data BPS yang mendekati angka Rp 15 juta per bulan


Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja

24 Mei 2023

Massa buruh menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. TEMPO/Martin Yoga
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja

Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Jalan di Patung Kuda Arah Harmoni

14 Januari 2023

Partai Buruh berdemonstrasi di Patung Kuda menolak RKUHP pada Sabtu, 10 Desember 2022. Muhsin Sabilillah/TEMPO
Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Jalan di Patung Kuda Arah Harmoni

Polda Metro Jaya melakukan penutupan jalan di Kawasan Patung Kuda arah Harmoni pada pagi ini pukul 8.35 WIB imbas rencana demo buruh


Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Ribu Buruh Akan Terus Demo hingga Puncaknya 4 Oktober

17 September 2022

Ratusan massa buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dihadang aparat Kepolisian saat akan menggelar demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di depan Istana Negara, Senin, 12 Oktober 2020. TEMPO/Subekti.
Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Ribu Buruh Akan Terus Demo hingga Puncaknya 4 Oktober

Serikat buruh akan kembali menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM hingga 4 Oktober mendatang. Jika tidak digubris, mereka mengancam mogok nasional.


1.231 Personel Gabungan Disiagakan dalam Demo Buruh Hari Ini

6 September 2022

Ilustrasi Petugas Pengaman Demonstrasi/unjuk rasa/ Petugas Anti Huru-hara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
1.231 Personel Gabungan Disiagakan dalam Demo Buruh Hari Ini

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan demo buruh serentak menolak kenaikan harga BBM dilakukan di 34 provinsi


PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

Pengunjung melihat suvenir resmi Presidensi G20 Indonesia yang dipamerkan di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Smesco Indonesia mengumumkan 20 UMKM yang akan menjadi pemasok resmi suvenir bagi anggota delegasi di ajang internasional G20. ANTARA FOTO/Syahrudin
PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

Sapma Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Gerkan Pemuda Ka'bah (GPK) melaporkan promo miras untuk Muhammad dan Maria yang dikeluarkan Holywings Indonesia ke Polda Metro Jaya, Jumat, 24 Juni 2022. Tempo/Arrijal Rachman
KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.