Pemerintah DKI Akan Beli Lahan di Bantaran Sungai  

Rabu, 30 Oktober 2013 | 05:42 WIB

Pemerintah DKI Akan Beli Lahan di Bantaran Sungai  
Sejumlah bangunan rumah yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung di Kawasan Manggarai ini dihuni sekitar 34.000 warga(05/06). Kementerian Perumahan Rakyat memastikan seluruh warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung akan digusur. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah DKI Jakarta akan membeli lahan dan bangunan yang berdiri di sepanjang daerah aliran sungai di Ibu Kota. “Kita (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) kaya, tinggal ada barangnya saja (tanah yang akan dijual dan dibebaskan),” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Bogor, Selasa, 29 Oktober 2013.

Nantinya, menurut Basuki, tanah yang dibeli itu digunakan untuk melebarkan sungai serta membangun waduk penampung air dan daerah resapan. Dia mencontohkan, kerusakan daerah aliran sungai sudah mulai terjadi di sekitar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di sana terjadi penyempitan karena banyak berdiri bangunan.

Basuki mengklaim tahun ini pemerintah DKI lebih siap menghadapi banjir. Salah satu bentuk kesiagaan itu, misalnya, dengan mengeruk sejumlah waduk di Jakarta dan memperbaiki hampir 500 unit mesin pompa air. “Kami berupaya semua pompa air bisa dipakai secara maksimal menjelang akhir tahun ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian BPBD DKI Jakarta, Edi Junaedi, memperkirakan banjir besar akan melanda Ibu Kota pada 15 Januari 2014. “Banjir nanti diprediksi lebih besar 10 persen dibanding banjir pada 17 Januari lalu,” ujarnya.

Di DKI Jakarta, tercatat ada 124 kelurahan yang tergolong daerah rawan banjir. Dari jumlah itu, 89 kelurahan sudah mendapat alokasi dana untuk penanggulangan bencana. Dana bantuan bencana ini sebesar Rp 50-125 juta per kelurahan. “Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik saat terjadi banjir,” kata Edi.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor segera membongkar 236 bangunan vila liar di Kecamatan Megamendung dan Cisarua. Eksekusi bangunan tanpa izin tersebut rencananya dilakukan pada pekan kedua bulan depan. “Sebagian besar vila itu milik warga Jakarta,” kata Ketua Tim IV Penyidikan Pembongkaran Vila Satpol PP Kabupaten Bogor, R. Teddy Tisnadipura.

Teddy menjelaskan, pembongkaran vila tersebut untuk mengembalikan fungsi resapan air di kawasan Puncak. Selain itu, keberadaan vila itu dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat untuk mensinergikan Ibu Kota dengan wilayah di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. “Supaya program kerjanya tidak sepotong-sepotong,” ujarnya. Selama ini, menurut Jokowi, kerja sama dengan kota satelit belum maksimal, misalnya dalam mengatasi kemacetan dan banjir.

M SIDIK PERMANA | ARIHTA U. SURBAKTI | SYAILENDRA

Berita terkait:

Ahok Ingin Meniru Tata Kelola Banjir Brasil
Ahok: Tahun Ini Jakarta Lebih Siap Hadapi Banjir
Bantaran Ciliwung Masih Akan Banjir Hingga 2015
10 Langkah Jokowi Antisipasi Banjir

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan