TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta para kepala sekolah bisa berperan besar dalam penentuan peserta Kartu Jakarta Pintar agar penggunaan dananya tidak meleset.
"Harusnya kepsek memutuskan siapa yang lebih layak," katanya di Balai Kota, Kamis, 10 April 2014. Menurut dia, sekolah lebih mengetahui kondisi masing-masing siswanya ketimbang pihak luar. "Kalau sudah tahu yang layak, kami bisa tahu bantu siapa." Ahok juga mengingatkan agar kepala sekolah tidak bermain dalam penentuan peserta Kartu Jakarta Pintar. "Kalau ada penipuan, ya, kami pidanakan." (Baca: Pemerintah DKI Larang Parpol Terlibat Kartu Pintar)
Menurut Ahok, pelaporan penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar oleh orang tua siswa tidak perlu dilanjutkan. Sebab, pengawasan akan diberikan oleh pihak sekolah, yakni kepala sekolah dan guru. "Tinggal gurunya lihat saja siswanya bener beli baju apa enggak. Guru-guru ini ke mana? Masak kamu enggak tau murid kamu ganti baju baru atau tas sekolah," katanya.
Indonesian Corruption Watch (ICW) hari ini bertemu dengan Ahok untuk membicarakan penerapan Kartu Jakarta Pintar tahun 2013. Hasil survei ICW menyatakan 19,4 persen penerima dana Kartu Jakarta Pintar tidak sesuai dengan sasaran. (Baca: Apa Rekomendasi ICW ke Ahok Ihwal Kartu Jakarta Pintar?)
NINIS CHAIRUNNISA
Berita Lainnya:
Penculik Turis di Malaysia Minta Rp 127 Miliar
Jokowi Semprot Bawahannya karena Serapan Anggaran
Capres Jokowi: Pencalonan Saya Takkan Berubah