Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Rumah Sakit di Jakarta Tolak Bayi Radang Otak  

image-gnews
Petugas melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  TEMPO/Dasril Roszandi
Petugas melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marzuki, 40 tahun, cuma bisa menatap pilu kepada anaknya yang baru berusia 11 bulan. Bayinya bernama Muhammad Fauzan Saputra didiagnosis oleh dokter menderita penyakit yang cukup berat, yakni radang selaput otak. Namun lima rumah sakit justru menolak memberikan pengobatan kepadanya.

"Mungkin karena kami berasal dari keluarga tidak mampu jadi ditolak," katanya saat ditemui di RS Royal Taruma, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, 8 Mei 2014.

Ironisnya, Marzuki bersama istrinya, Sadiyeh, 40 tahun, merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Sepertinya, kartu jaminan bantuan pengobatan oleh pemerintah itu tak mempan bagi rumah sakit seperti RSUD Tarakan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Pelni Petamburan, Rumah Sakit Hermina Jatinegara, dan Rumah Sakit Harapan Kita. (Baca: Begini Cara BPJS Sehatkan Peserta JKN)

"Kata mereka, kamar perawatan di rumah sakit itu sudah penuh," ujar dia. Marzuki yang sehari-harinya cuma berjualan bubur itu pun menunjukkan sejumlah persyaratan administrasi yang menjadi syarat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tapi, setumpuk berkas seperti kartu keterangan tidak mampu hingga surat rujukan dokter spesialis dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, tetap tidak mempan.

Berdasarkan diagnosis dokter pekan lalu, ujar Marzuki, anaknya menderita penyakit kelainan di bagian otaknya. Dokter pun menganjurkan untuk segera memberikan pengobatan lanjutan berupa operasi. "Tapi lima rumah sakit yang katanya peralatannya memadai itu menolak," ujar warga Gang E, RT 06 RW 08, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fauzan pun saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di RS Royal Taruma. Namun rumah sakit itu tidak terdaftar sebagai rumah sakit peserta jaminan kesehatan pemerintah tersebut. Karena itu, kartu jaminan kesehatan milik Marzuki pun otomatis tak bisa digunakan. Hingga perawatan selama kurang-lebih satu pekan, Marzuki mengatakan sudah mengeluarkan biaya hingga Rp 17 juta. Uang itu harus disetor untuk uang perawatan anaknya sejak dirawat di RS Royal Taruma pada 3 Mei 2014. "Itu juga sudah pinjam kanan-kiri," kata laki-laki bertubuh kurus itu. (Baca juga: Jokowi Mau Komplain, JKN Tak Seperti KJS dan Juni, Ahok Ubah Puskesmas Menjadi Rumah Sakit Tipe D)

DIMAS SIREGAR

Berita Lainnya:
Bandara Soekarno-Hatta Waspada Virus MERS
Sidang Vonis, Pengacara Yakin Hercules Lolos
Ahok Coba Bus Gandeng Scania

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tunggakan Iuran Rp 3,4 T, BPJS Ancam Beri Sanksi Peserta

24 Mei 2017

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor pusat BPJS, Jakarta, 23 Mei 2017. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaporkan pendapatan iuran sebesar Rp 67,4 triliun pada tahun 2016. Tempo/Tony Hartawan
Tunggakan Iuran Rp 3,4 T, BPJS Ancam Beri Sanksi Peserta

BPJS Kesehatan akan memperketat sanksi administrasi dan denda peserta yang menunggak pembayaran iuran.


Obamacare Hampir Dicabut, Donald Trump Kegirangan  

5 Mei 2017

Presiden Donald Trump, bersama anggota Kongres merayakan pencabutan Obamacare setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Kesehatan Amerika di Washington, 4 Mei 2017. REUTERS/Carlos Barria
Obamacare Hampir Dicabut, Donald Trump Kegirangan  

Donald Trump tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah undang-undang jaminan kesehatan baru lolos di Kongres dan hampir menggantikan Obamacare.


Pemerintah Bekasi Tanggung Biaya Pengobatan Anak tanpa Anus  

9 Maret 2017

Ilustrasi usus. 123rf.com
Pemerintah Bekasi Tanggung Biaya Pengobatan Anak tanpa Anus  

Ramadan memiliki lubang pembuangan buatan yang berada di bawah perut.


Dekrit Pertama Presiden Donald Trump: Mencabut Obamacare

21 Januari 2017

Presiden AS Donald Trump memberikan berkas Obamacare yang sudah ditandatanganinya kepada staf Reince Priebus (kanan) di Kantor Oval di Washington, 20 Januari 2017. REUTERS
Dekrit Pertama Presiden Donald Trump: Mencabut Obamacare

Juru bicara Gedung Putih menyebut dekrit baru yang diteken Donald Trump ini, "akan meringankan beban yang ditanggung oleh Obamacare."


Heboh, Aksi Sanders Bawa Poster Besar Berisi Cuitan Trump

5 Januari 2017

Kedua calon presiden Amerika, Bernie Sanders (kiri) dan Donald Trump. bbc.com
Heboh, Aksi Sanders Bawa Poster Besar Berisi Cuitan Trump

Bernie membawa poster superbesar dalam rapat senat yang berisi kicauan Trump soal janji tak akan potong dana kesehatan.


Kabupaten Bekasi Tunggak Utang Rp 18 M ke Rumah Sakit Swasta  

4 September 2016

TEMPO/Tony Hartawan
Kabupaten Bekasi Tunggak Utang Rp 18 M ke Rumah Sakit Swasta  

Rumah sakit swasta menjadi andalan karena rumah sakit milik pemerintah cuma satu di Cibitung.


Ribuan Pemulung di Bantargebang Akan Ditanggung BPJS Gratis  

5 Agustus 2016

Seorang pekerja makan diatas tumpukan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, 5 November 2015. TEMPO/Subekti.
Ribuan Pemulung di Bantargebang Akan Ditanggung BPJS Gratis  

Pemerintah DKI akan memfasilitasi 6.000 pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, untuk mendapatkan premi gratis BPJS.


Ahok Minta Kado Ultah: Haram Puskesmas Minta Uang Muka  

29 Juni 2016

Sejumlah relawan merayakan ulangtahun Ahok di Pendopo Balai Kota DKI, 26 Juni 2016. TEMPO/Fauzy Dzulfiqar Anas.
Ahok Minta Kado Ultah: Haram Puskesmas Minta Uang Muka  

Pada ulang tahun ke-50, Ahok meminta program jaminan kesehatan bisa diterapkan di Jakarta.


Bandung Luncurkan Website Berobat Gratis Warga Miskin  

14 Juni 2016

TEMPO/Aditia Noviansyah
Bandung Luncurkan Website Berobat Gratis Warga Miskin  

Ridwan Kamil meluncurkan website donasi kesehatan bagi warga miskin.


Ridwan Kamil Minta Dokter di Bandung Rajin Kunjungi Pasien  

18 Mei 2016

Walikota Bandung, Ridwan Kamil berpose dengan sepedanya di ruang Bandung Command Centre, Balaikota Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Ridwan Kamil Minta Dokter di Bandung Rajin Kunjungi Pasien  

Ridwan Kamil mengeluh rumah sakit di Bandung tak cukup menampung warga miskin.