Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PLN Ancam Putus Listrik, Anak Buah Ahok Menjawab  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Warga menaiki tangga menuju kamar apartemennya di lantai enam dengan bantuan cahaya dari ponselnya saat pemadaman listrik berlangsung selama dua minggu di Buenos Aires, Argentina (26/12).  (AP Photo/Victor R. Caivano)
Warga menaiki tangga menuju kamar apartemennya di lantai enam dengan bantuan cahaya dari ponselnya saat pemadaman listrik berlangsung selama dua minggu di Buenos Aires, Argentina (26/12). (AP Photo/Victor R. Caivano)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono memprotes rencana PLN yang akan mematikan listrik di kantor-kantor Pemerintahan DKI. Menurut dia, Pemerintah DKI pasti akan membayar tagihan listrik yang tertunggak. "Kami bukan rumah tangga pribadi yang tak punya duit," katanya usai rapat pimpinan di Balai Kota, Senin, 22 Desember 2014.

PLN, kata dia, berencana mematikan listrik di fasilitas milik pemerintah yang belum membayar tagihan. Seperti di rumah pompa air, kantor wali kota, Puskesmas kecamatan, kantor Dinas Pekerjaan Umum, dan kantor Dinas Pariwisata. Menurut dia, kantor-kantor itu terlambat membayar listrik sekitar dua bulan. (Baca: Ahok Lapor Jokowi Gara-gara Listrik)

Heru mengatakan pembayaran itu terlambat lantaran dana yang dianggarkan dalam APBD 2014 tak cukup untuk membayar tagihan tersebut. Soalnya, tarif dasar listrik naik sejak Juli lalu. Nah, APBD 2015 yang akan digunakan untuk menutup kekurangan tersebut sampai saat ini belum disahkan. (Baca: Listrik Diputus, Dinas Pertamanan DKI: PLN Arogan)

Akibatnya, mereka belum bisa membayar tagihan listrik pada November-Desember ini. Selain masalah itu, kata dia, ada juga kantor yang sudah menganggarkan pembayaran itu tapi anggarannya belum cair, seperti di Dinas Pariwisata. (Baca: Asosiasi Pusat Belanja Keluhkan Pemadaman Listrik)

Menurut Heru, Sekretaris Daerah sudah meminta penundaan pembayaran tersebut ke PLN sejak November lalu. Dia juga menjanjikan ke PLN akan mempercepat pembayarannya pada Januari 2015. Namun, PLN tetap berkukuh mencabut listrik jika pemerintah tak membayar tunggakan hingga 20 Desember lalu. Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum pun malah diadili karena tak membayar tagihan di rumah pompa air. "Kan kacau," katanya. (Baca: Galian Tak Berizin Padamkan Listrik Jakarta Pusat)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, menurut Heru, biasanya mereka membayar listrik yang tak sedikit untuk bangunan-bangunan ini. Heru mencontohkan, untuk kantor wali kota, Pemerintah membayar sekitar Rp 800 juta-1 miliar per bulan. Ada pun Dinas PU biasa mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah. "Masa tak ada toleransinya, tenggang waktu," katanya. (Baca juga: Gara-gara Tiang Listrik, Wagub Djarot Ngomel)

NUR ALFIYAH

Topik terhangat:

KSAL Baru | Lumpur Lapindo | Perayaan Natal | Susi Pudjiastuti | Kasus Munir

Berita terpopuler lainnya:
4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan
Gubernur FPI Pantang Ucap Selamat Natal ke Ahok 
Ahok Makan Babi, Ibu-ibu di NTT 'Klepek-klepek'  




Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

3 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

3 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

17 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

20 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

21 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

22 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

23 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

26 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

Pengamat politik mengatakan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih memiliki suara kuat di Jakarta.


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Di TPS Ahok, Ganjar-Mahfud Unggul dengan 113 Suara

43 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri, Puput Nastiti Devi dan putranya, Sean, menggunakan hak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. Ketiganya tampak kompak mengenakan baju berwarna gelap. TEMPO/Yuni Rahmawati
Di TPS Ahok, Ganjar-Mahfud Unggul dengan 113 Suara

Paslon Ganjar-Mahfud memimpin suara di TPS tempat Ahok menyalurkannhak suara.