TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram dengan masih marakny pungutan liar terhadap kendaraan umum di jalan raya. Pungutan liar yang menurutnya kerap dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan itu turut melanggengkan budaya ngetem kendaraan umum.
"Di mana-mana kalau ada angkutan ngetem itu ada punglinya, karena petugas yang membiarkan sopir ngetem ya dapat jatah," kata dia di Balai Kota, Rabu, 4 Februari 2015. Ahok mengatakan angkutan umum yang ngetem ini jadi sumber kemacetan.
Dia geram karena petugas Dishub yang seharusnya mengatur lalu lintas agar lancar malah ikut berperan menimbulkan kemacetan. Bahkan, ujarnya, dia pernah mendapat informasi bahwa jika dia sedang berpergian menggunakan mobil dinas, petugas Dishub sengaja mengusir kendaraan umum yang ngetem di jalan yang akan dilalui Ahok.
"Setelah saya lewat dia perbolehkan lagi." Karena itu, Ahok begitu menggebu-gebu menjalankan sistem pembayaran subsidi angkutan umum rupiah per kilometer. Maret nanti, trayek Kopaja S66 jurusan Blok M - Manggarai akan diuji coba menggunakan sistem ini.
"Kalau pakai subsidi, sopirnya dapat gaji tetap, enggak dikejar setoran, jadi enggak perlu ngetem, enggak usah bayar pungli ke petugas," Ahok menjelaskan.
Tak hanya menerapkan sistem subsidi angkutan umum, Ahok juga meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk bersikap tegas terhadap angkutan umum yang kerap ngetem.
"Kalau perlu cabut izin trayeknya." Dia mengancam menurunkan jabatan Kepala Dinas Perhubungan jika tak bisa menyelesaikan masalah ini. "Bisa-bisa semua petugas Dishub juga saya pecat."
Ahok malah mencetuskan ide mempekerjakan para mahasiswa untuk mengawasi angkutan umum yang kerap ngetem. "Mendingan saya suruh mahasiswa fotoin bus atau angkot yang suka ngetem, lalu saya bayar dia Rp 50 ribu per foto, laporan fotonya saya pakai untuk mencabut izin trayeknya."
PRAGA UTAMA
