TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak ada di kantornya pada Selasa, 7 April 2015. Dia sudah berangkat ke Bali untuk persiapan Kongres IV PDI Perjuangan yang akan berlangsung pada 9-12 April 2015.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai sikap Djarot ini sebagai salah satu anomali sistem politik di Indonesia. "Ini masalah bangsa kita karena pejabat negara masih punya peran penting di partai," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 7 April 2015.
Menurut dia, Djarot adalah salah satu contoh dari sekian banyak pejabat eksekutif yang akan “mengalah” meninggalkan pekerjaannya sejenak dan ikut acara kongres partai. "Jangankan Djarot, Presiden Jokowi pun ikut, kan," ujarnya.
Djarot masih tercatat sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP PDI Perjuangan. Bahkan Djarot juga digadang-gadang menjadi salah satu calon Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2015-2020. "Kejadian seperti ini adalah fakta empiris lumrah yang masih terjadi di dunia politik Indonesia," tuturnya.
Dia mencontohkan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Amerika Latin, yang patuh pada sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, idealnya pejabat eksekutif (pejabat negara) terpilih melepaskan segala atribut kepartaian. Alasannya, tanggung jawab utama mereka kepada rakyat, bukan lagi partai. "Jika partai tetap menunjuk pejabat negara, akan banyak lagi 'Djarot' lainnya yang meninggalkan kantor untuk urusan partai."
YOLANDA RYAN ARMINDYA