TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan audit anggaran Jakarnaval 2015. Alasannya, hasil audit akan digunakan sebagai pertimbangan keberlangsungan acara ini.
"Saya akan lihat apakah acara ini cukup penting untuk tetap diadakan atau tidak," kata Basuki yang akrab disapa Ahok, di Balai Kota, Senin, 8 Juni 2015.
Ahok juga sudah menyuruh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono untuk memeriksa satu per satu pengeluaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta dalam mempersiapkan acara ini. Heru mengatakan, dirinya dan kepala biro keuangan sedang merinci satu per satu biaya untuk festival ini.
"Jika dibutuhkan, saya juga akan panggil pejabat dinas terkait," kata Heru.
Selain itu, dia menduga pembengkakan anggaran terjadi mulai dari anggaran yang diajukan oleh suku dinas pariwisata di masing-masing wilayah DKI. Heru mencontohkan saat dia masih menjadi Wali Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Pariwisata Jakarta Utara mengajak suku dinas pertamanan untuk mempersiapkan mobil karnaval yang akan digunakan. Mereka juga mengajak Jakpro, Summarecon, dan PT Ancol Pembangunan Jaya untuk ikut meramaikan suasana.
"Jadi, semakin besar kebutuhan dari wilayah, semakin besar pula total anggaran untuk karnaval," ujar Heru.
Tapi, Heru tak mau mengambil kesimpulan di awal. Dia mengatakan, ada juga kemungkinan para pengisi acara yang harus dibayar lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Atau, kata dia, perlengkapan persiapan karnaval yang harganya jauh lebih tinggi. "Mungkin MC-nya lebih bagus atau atribut pawainya lebih baik," katanya.
YOLANDA RYAN ARMINDYA