TEMPO.CO, Jakarta - Masih ada 10 kepala keluarga warga Pinangsia yang menolak tawaran menempati Rumah Susun Marunda. Mereka tetap meminta pemerintah membangun kembali rumahnya yang dibongkar pada 27 Mei 2015.
"Ya mana bisa, dibongkar tujuannya untuk dibangun jalan inspeksi," kata Camat Taman Sari Paris Limbong kepada Tempo, Kamis, 11 Juni 2015. Pembongkaran dilakukan di RT 04, 05, 06, RW 06 dan RT 01 RW 07 Kelurahan Pinangsia. Jalan inspeksi selebar sepuluh meter itu adalah untuk perawatan dan normalisasi Kali Ciliwung.
Paris mengaku telah mengingatkan warga dan memberi kelonggaran waktu untuk mengurus kunci rumah susun yang disediakan pemerintah dan menjadi jatah warga. Sebab, jika pengerukan sungai sudah selesai, pembangunan jalan akan segera dikerjakan. "Kalau membandel ya terpaksa akan ditindak tegas," katanya.
Dua pekan lalu ada pertemuan dengar pendapat dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta ihwal pembongkaran. Saat itu Paris mengundang 10 warga yang bertahan di atas bongkaran tersebut. "Yang datang ada sekitar 20 warga, tapi yang betul-betul warga saya hanya empat orang," katanya.
Menurut Paris, para anggota Dewan akhirnya paham dan merekomendasikan para warga untuk mengambil kunci Rusun Marunda. Keesokan harinya, Satuan Polisi Pamong Praja membongkar tenda yang didirikan warga tersebut.
Ia mengatakan tak dapat berbuat banyak sebab pemerintah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain memberikan fasilitas rusun, pemerintah membantu mengurus proses pindahan anak sekolah.
"Setelah pengundian, kunci sudah disosialisasikan kepada warga untuk mendata anak-anak sekolah supaya dibantu proses pemindahan sekolahnya. Tapi sampai hari-H tidak ada satu pun data yang masuk," kata dia.
Wilayah yang terkena pembongkaran itu dihuni 531 penduduk dengan 178 kepala keluarga. Namun hanya 114 KK yang dinyatakan berhak menerima rusun.
Menurut Sekretaris Kota Jakarta Barat Muhamad Zen, warga direlokasi ke empat rusun. Di Rusun Komarudin ada 38 unit yang disediakan, Rusun Pulo Gebang lima unit, Rusun Marunda 64 unit, Rusun Daan Mogot tujuh unit. "Baru 58 unit yang pasti diambil oleh 58 keluarga. Sebanyak 56 unit masih belum pasti diambil karena warga yang berhak justru menolak," kata dia.
Salah satu penyebab mereka menolak karena lokasi rumah susun itu sangat jauh dari tempat mereka hidup dan mencari nafkah selama ini, termasuk tempat sekolah anak-anaknya.
Sebelumnya, Bank Dunia menegur Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal penggusuran warga miskin. Lembaga donor internasional ini meminta pemerintah memperhatikan faktor ekonomi warga yang dipindahkan.
"Bank Dunia minta, saat relokasi dilakukan, tak boleh ada penurunan ekonomi bagi warga yang dipindahkan itu," tuturnya. Padahal, ujar Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono, banyak warga yang tinggal di bantaran kali tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Agus menjelaskan Bank Dunia akan menunda no objection letter jika pemerintah tak merelokasi warga sesuai dengan standar Bank Dunia. Padahal surat tersebut, kata Agus, sangat diperlukan untuk pengerjaan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiatives (JEDI).
DINI PRAMITA
