TEMPO.CO, Bekasi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, membantah menerima aliran duit "bau sampah" dari pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, Bantargebang. "Itu fitnah," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, Senin, 26 Oktober 2015.
Menurut Ariyanto, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mencoba keluar dari subtansi persoalan, dimana Jakarta dituding melakukan pelanggaran nota kesepahaman ihwal pembuangan sampah di TPST Bantargebang. "Ahok jawab saja tudingan saya itu, jangan justru mengalihkan isu," katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solhin. Ia meminta agar Ahok tak banyak bicara, mengenai persoalah TPST Bantargebang. "Jangan buruk sangka, buktikan saja," kata Solihin, "DPRD Kota Bekasi enggk punya kontrak, kontrak itu antara DKI, Pemkot Bekasi, dan PT Godang Tua Jaya."
Dalam konteks itu, kata Ariyanto, lembaganya mempunyai kewenangan melakukan pengawasan. Dimana, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran. "Jangan banyak bicara, datang saja, jelaskan di DPRD Bekasi," kata Ariyanto.
Beberapa pelanggaran, kata Ariyanto, misalnya rute dan jam operasional truk sampah di luar jam yang ditentukan. Bahkan, truk yang dipakai masih meneteskan air licit, sumur pantau di sekitar TPST Bantargebang untuk melihat kualitas air, dan dugaan pelanggaran lainnya. "Jangan melebar dari subtansi," kata Solihin.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menyelidiki pihak yang terlibat dalam kasus sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Mulai dari PT Godang Tua Jaya, anggota DPRD Bekasi, hingga perusahaan penyedia truk sampah.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan akan mengirim surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mencari tahu aliran dana dari PT Godang Tua Jaya. Ahok juga akan meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian.
Ahok mencurigai PT Godang Tua Jaya, penanggung jawab pengelolaan sampah DKI Jakarta, mengucurkan dana untuk oknum DPRD Bekasi. Soalnya, oknum DPRD Bekasi menyalahkan pemerintah Jakarta atas kasus sampah ini, bukan PT Godang Tua Jaya sebagai penanggung jawab. Ahok mengira oknum DPRD tersebut mengeluh karena PT Godang Tua Jaya tidak bekerja dengan baik.
ADI WARSONO
