Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengesahan Anggaran Jakarta 2016 Dipastikan Molor Dua Bulan

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menghadiri rapat paripurna tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur di Gedung DPRD, Jakarta, 23 April 2105. DPRD DKI Jakarta memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014 dengan menghasilkan 10 penilaian dan lima rekomendasi. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menghadiri rapat paripurna tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur di Gedung DPRD, Jakarta, 23 April 2105. DPRD DKI Jakarta memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014 dengan menghasilkan 10 penilaian dan lima rekomendasi. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Koalisi Peduli Anggaran Jakarta memastikan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2016 molor. Karena hingga November ini eksekutif dan legislatif belum selesai membahas anggaran Jakarta. "Dipastikan molor sampai dua bulan ke depan," ucap Syamsuddin Alimsyah, inisiator koalisi saat dihubungi, Ahad, 29 November 2015.

Menurut Ketua Komite Pemantau Legislatif ini, seharusnya pengesahan dari RAPBD menjadi APBD dilakukan besok melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Jadwal pengesahan itu sudah termaktub dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.

Bukannya mengesahkan anggaran, agenda besok justru baru penandatanganan kesepahaman antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang dipimpin Sekretaris Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2016. KUA-PPAS merupakan anggaran daerah yang masih umum, belum merinci sampai ke program kegiatan.

Berdasarkan PP 52/2015, pendatangan kesepahaman KUA-PPAS seharusnya dilakukan pada Juli lalu, bukan besok. Menurut Syamsuddin, molornya penandatanganan KUA-PPAS karena TAPD baru menyerahkannya pada Agustus lalu. "Gimana mau bahas tanda tangan kalau diserahkannya saja telat," kata Syamsuddin.

Efek keterlambatan TAPD menyerahkan KUA-PPAS berdampak terhadap pengesahan anggaran Jakarta 2016. Selain telat, menurut Syamsuddin, faktor lain yang membuat pengesehan anggaran Jakarta 2016 molor yakni karena DPRD tak serius membahasnya. "Oktober baru mereka serius membahas," ucap Syamsuddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu Dewan dan TAPD selesai membahas KUA-PPAS, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengoreksi dan mencoret beberapa anggaran demi efisiensi. Menurut Symasuddin, apa yang dikerjakan Ahok itu juga yang memperlambat pengesahan anggaran. "Ini bukti komunikasi antara legislatif dan eksekutif tidak jalan," katanya. "Ahok tidak percaya sama anak buahnya."

Karena dipastikan pengesahan anggaran 2016 molor, maka Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD bakal terkena sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. Sanksinya yaitu mereka tidak digaji selama enam bulan, seperti yang terjadi dalam penyusunan anggaran 2015. "Tipologinya mirip penyusunan anggaran tahun ini," kata Syamsuddin.

Syamsuddin mengatakan pemerintah Jakarta bisa saja mengesahkan anggaran2016 lebih cepat agar tidak terkena sanksi. Namun jika dipercepat, kualitas anggarannya buruk karena pemerintah tidak membahas sampai detail sampai ke tingkat satuan tiga--kegiatan per kegiatan. "Kalau seperti itu masyarakat yang dirugikan."

ERWAN HERMAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

10 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

15 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

24 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

24 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

26 hari lalu

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.


MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

27 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

MK menyatakan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tetap boleh maju pilkada tanpa perlu mengundurkan diri sebagai anggota Dewan.


Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

29 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar mencapai Rp.6,14 miliar di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta siap untuk mengambil langkah dalam memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat dalam pungli di Rutan KPK.


Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

31 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

DPR, DPRD dan DPD adalah lembaga legislatif yang melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Lalu, apa perbedaan DPR, DPRD dan DPD?