TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak disalahkan dalam keputusan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. "Kalau menurut saya, ini jadi politis, seolah-olah izin pulau saya yang berikan," ucap Ahok di Balai Kota, Rabu, 2 Desember 2015.
Ahok mengaku hanya menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan dan rencana pemerintah pusat sejak bertahun-tahun lalu. "Saya bisa melawan enggak keppres (keputusan presiden) yang dulu semua? Itu aja logikanya, " kata Ahok.
Menurut Ahok, keputusan reklamasi yang masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah Pesisir sudah berdasar pada kajian Kementerian Lingkungan Hidup sejak 1995. "Bukan saya lho yang menentukan 17 pulau," ucap Ahok. Ia menuturkan penentuan posisi dan jumlah pulau semuanya ditentukan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Proyek reklamasi mendapat protes dari banyak pihak, termasuk nelayan. Mereka berencana melakukan aksi penolakan pada siang ini di Lapangan Sepak Bola Muara Angke, Jakarta Utara.
Ahok menanggapi santai rencana aksi yang diklaim melibatkan seribu rakyat Muara Angke itu. "Mau demo ya silakan, itu hak orang mau demo," ujar Ahok.
Demo tersebut diduga dipicu kematian ikan di sepanjang Pantai Ancol mulai Jimbaran hingga perbatasan pada Senin lalu. Kematian ikan tersebut diduga akibat dampak dari proyek reklamasi pantai yang dilakukan. "Kalau dibilang ikan mati, itu di perairan mana. Di kolam ikan Epicentrum, Kuningan, juga mati. Di Teluk Jakarta enggak mati," tuturnya.
Ahok mengatakan masih menunggu hasil kajian Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengenai penyebab pasti kematian ikan, karena hingga saat ini masih belum selesai prosesnya. "KKP mengatakan itu gara-gara reklamasi. LIPI mengatakan ada plankton yang tumbuh. Kita juga enggak ngerti plankton apa. Beritanya enggak jelas," ujarnya. "Makanya kita masih berdebat."
GHOIDA RAHMAH