TEMPO.CO, Jakarta - Dosen senior Monash Law School, Australia, Nadirsyah Hosen mempertanyakan apakah isu pribumi seperti dalam pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menjadi andalan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Jakarta.

Menurut Nadirsyah, permasalahan nyata masyarakat Jakarta antara lain pelayanan publik, kemacetan lalu lintas, tata kota, kebersihan, serta kesempatan kerja, dan lainnya. Dia pun menunggu bagaimana Anies bekerja menggunakan isu identitas tersebut.

“Kita akan tunggu dan lihat bagaimana Anies memainkan isu identitas tersebut untuk menyukseskan program kerja dia dan Sandi,” katanya menjawab Tempo via pesan singkat pada Rabu, 18 Oktober 2017.

Nadirsyah, yang juga Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU Australia-New Zealand, menilai isi pidato tersebut sekaligus menobatkan Anies sebagai politikus dengan segmen khusus. “Lewat pidatonya, Anies telah mengukuhkan dirinya sebagai politikus yang peduli dengan posisi ekonomi dan politik pribumi.”

Simak: Inilah Pidato Anies Baswedan yang Sebut Istilah Pribumi

Pidato perdana Gubernur Anies dalam Pesta Rakyat di Balai Kota Jakarta, Senin malam, 16 Oktober 2017, memantik kontroversi. Dalam pidatonya selama sekitar 22 menit itu, Anies antara lain menyebut beberapa kali kata "pribumi" yang dia kaitkan dengan kolonialisme yang dihadapi masyarakat Jakarta. Menurut Anies, kolonialsme yang dia maksud adalah pada era penjajahan zaman dahulu. Namun, kritik sudah keburu meluas dari berbagai kalangan dari netizen sampai tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Nadirsyah, ada dua kalangan yang hendak dirangkul Gubernur Anies lewat pidatonya. Klompok pertama adalah para pengusaha ‘pribumi’ yang merasa kalah saing dengan pengusaha asing, khususnya dari etnis Tionghoa dan nonmuslim. Pengusaha asing dan nonmusli dipersepsikan mendapat berbagai fasilitas semenjak pemerintahan Presiden Soeharto.

“Anies Baswedan seolah hendak menjanjikan keberpihakan kepada pengusaha pribumi agar mereka bisa menjadi tuan rumah di Jakarta,” kata Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU Australia-New Zealand ini.

Selanjutnya, Nadirsyah mengatakan, kelompok kedua yang hendak disasar Anies Baswedan adalah para jenderal purnawirawan militer yang tidak puas dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keberatan purnawirawan adalah dihapuskannya persyaratan pribumi sebagai presiden. “Dikhawatirkan ideologi yang bisa merusak Pancasila akan masuk lewat terpilihnya kepala negara yang bukan WNI asli atau pribumi,” tutur Nadirsyah.

ADAM PRIREZA | JOBPIE S.