Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin rapat SKPD pada hari pertama masuk kerja sebagai kepala daerah Ibukota di Gedung Balaikota DKI, Jakarta, 17 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atau Anies-Sandi, menggelar rapat bersama dengan para pejabat untuk membahas antisipasi banjir saat memasuki musim penghujan. Dalam rapat kali ini, Sandi mengatakan masih memetakan permasalahan banjir yang diprediksi terjadi pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan.
Setidaknya ada empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dilibatkan dalam pembahasan antisipasi banjir, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta. Anies-Sandi mendapat laporan ada sekitar 5.000 laporan masalah banjir yang masuk.
"Namun laporan yang terverifikasi hanya 10 persen. Kalau begitu, bagaimana kami bisa bertindak dengan laporan seperti itu," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.
Anies mengatakan akan membuat sistem pelaporan secara langsung dan otomatis terverifikasi. Artinya, pengecekan tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sehingga informasi yang disampaikan lebih valid.
Sandi juga mengatakan telah meminta pihak terkait mengantisipasi banjir sebulan dari sekarang.
Adapun segala bentuk laporan masyarakat akan tetap diterima. Namun Sandi meminta tetap ada pihak atau petugas yang memastikan kebenaran informasi tersebut. Tujuannya, kata dia, agar antisipasi persoalan musim hujan itu dikerjakan secara sistematis dan tidak boleh menyisakan masalah.
"Ada laporan tapi tidak terverifikasi, malah lebih berat. Merepotkan buat semuanya. Jadi kami akan bikin sistemnya. Jadi kami beri waktu tadi karena ini empat instansi berbeda. Itu yang nanti akan kami integrasikan," ucap Sandi.
