Demo di Depan Balai Kota, Ratusan Buruh Minta UMP DKI Rp 3,9 Juta
Reporter
Larissa Huda
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Selasa, 31 Oktober 2017 16:47 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan buruh mendatangi Balai Kota Jakarta menuntut kenaikan besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2018. Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan dua angka sebagai referensi penetapan UMP DKI Jakarta 2018 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandi. Angka yang diusulkan yakni Rp 3.648.035 dan Rp 3.917.398.
Adapun angka Rp 3.648.035 diusulkan oleh unsur pengusaha dan pemerintah berdasarkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara angka UMP yang diusulkan unsur serikat pekerja yakni Rp 3.917.398. Angka itu berpedoman pada angka kebutuhan hidup layak (KHL) dari hasil survei Dewan Pengupahan.
Koordinator Koalisi Buruh Jakarta, Tarmidzi, meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan angka UMP sesuai dengan permintaan mereka yakni sekitar Rp 3,9 juta. Angka tersebut dihitung berdasarkan KHL dikalikan dengan 8,73 persen dari angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.
"Artinya kalau KHL itu tidak mungkin di bawah UMP. Kisaran UMP DKI Jakarta 2018 itu di angka Rp 3.903.700," ujar Tarmidzi di Balai Kota Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.
Baca: Buruh Ancam Demo Balai Kota Tuntut UMP Naik 50 Dolar AS
Baca: Buruh Ancam Demo Balai Kota Tuntut UMP Naik 50 Dolar AS
Tarmidzi mengatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) harus berdasarkan survei pasar dan pertumbuhan ekonomi. Harapannya, Tarmidzi menuturkan apabila KHL 2017 di atas dari upah, maka tahun ini juga demikian. Berdasarkan survei, Tarmidzi mengatakan angka di kisaran kebutuhan hidup layaknya Rp 3.603.000, berarti UMP DKI Jakarta 2018 sekitar Rp 3,9 juta.
"Hari ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan buruh di angka Rp 3.903.000," ujar Tarmidzi.
Ratusan buruh berkumpul di depan halaman Balai Kota. Mereka menunggu gubernur DKI Anies Baswedan atau wakilnya Sandiaga Salahuddin Uno untuk menemui mereka. Mereka menuntut agar penetapan UMP tidak bergantung pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menggunakan upah minimum tahun berjalan, melainkan berdasarkan hasil survei KHL.
