Cerita pasang surut bisnis sewa tikar di pantai Ancol (dok Ancol)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyinggung kembali rencana menggratiskan biaya masuk ke Pantai Ancol saat bertemu dengan manajemen PT Jakarta Tourisindo-PT Pembangunan Jaya Ancol. Pertemuan ini secara khusus membahas sektor pariwisata di Ibu Kota.
"Ancol itu perusahaan tbk (terbuka) yang tanggung jawabnya bukan hanya kepada pemegang saham mayoritas, melainkan juga kepada publik,” kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 November 2017. Pemegang saham mayoritas di PT Jaya Ancol saat ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Ada juga otoritas pasar modal yang harus diajak bicara."
Dengan alasan itu, kata Sandi, tuntutan menggratiskan biaya masuk ke Ancol belum bisa dipenuhi. Pemerintah perlu membuat kajian agar keputusan yang dibuat nanti tidak menyalahi aturan. Apalagi selama ini mayoritas pengunjung Ancol berasal dari kalangan menengah ke atas. "Jadi pendapatan Ancol itu 70 persen justru berasal dari warga yang mampu," ujarnya. Dengan kata lain, kata dia, jika digratiskan, justru tidak memberi rasa keadilan karena yang mendapat subsidi justru orang-orang mampu.
Menurut Sandi, pemerintah telah meminta Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Paul Tehusijarana memberi kemudahan kepada penduduk kurang mampu agar dapat mengakses Pantai Ancol secara cuma-cuma. "Ini kajiannya sedang dilakukan. Jadi mohon sabar, nanti Pak Paul akan menjelaskan," tuturnya.
Dalam kampanye pemilihan kepala daerah DKI 2017, Sandiaga mewacanakan memberi akses masuk ke Pantai Ancol secara gratis. Wacana itu muncul karena dia prihatin banyak penduduk tidak bisa berwisata ke sana lantaran tiket masuknya mahal. Dia kemudian berjanji menggratiskan biaya masuk ke Ancol apabila memenangi pilkada.
