BPN: Area Kampus UIII Dekat Rumah Cimanggis Tak Bersertifikat

Kamis, 18 Januari 2018 21:48 WIB

Kondisi Rumah Cimanggis Depok, bangunan bersejarah yang dibangun pada masa VOC pada akhir abad ke-18, yang memprihatinkan, Ahad, 7 Januari 2018. Tempo/Juli Hantoro.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofjan Djalil mengatakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di kawasan Studio RRI, Cimanggis, Kota Depok, hingga saat ini belum memiliki sertifikat.

Agar bisa mendapatkan sertifikat, RRI (Radio Republik Indonesia) selaku pemilik lahan harus mengeluarkan rekomendasi. "Oleh Kementerian Keuangan, lahan memang akan diatasnamakan ke Kementerian Agama. Namun, untuk bisa mengeluarkan sertifikat, perlu ada approval dari RRI," ujar Sofjan usai ratas di Istana Kepresidenan, Kamis, 18 Januari 2018.

Presiden Joko Widodo meminta proyek pembangunan UIII segera dimulai dan diselesaikan. Sebab, menurut Jokowi Peraturan Presiden untuk pembangunan universitas senilai Rp 400 miliar itu sudah ia teken setahun yang lalu.

Adapun UIII, menurut visi Presiden Joko Widodo, akan menjadi pusat pelajar-pelajar internasional atau muslim internasional untuk mempelajari peradaban-peradaban Islam. Dan, secara desain, kampus itu akan bersifat futuristik.

Dari sisi lokasi, UIII akan dibangun di lahan milik RRI yang luasnya mencapai 143 hektar. Dan, lokasinya, berada di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Advertising
Advertising

Menurut Sofjan, BPN tak tahu kapan RRI akan mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifkat lahan proyek UIII. Namun, ia mengklaim Direktur RRI mendukung proyek UIII dan tidak keberatan mengeluarkan rekomendasi.

"Sesegera mungkinlah kami harap. Perintah Presiden Joko Widodo, harus diselesaikan semua," ujar Sofjan.

Pembangunan kampus UIII menggelisahkan pencinta sejarah. Mereka khawatir pembanguna kampus akan merobohkan Rumah Cimanggis. Sejumlah sejarawan mengutuk rencana tersebut karena merasa Rumah Cimanggis seharusnya dijadikan heritage, bukan dirobohkan.

Dalam sejarahnya, Rumah Cimanggis adalah bangunan bekas peninggalan Gubernur Jenderal Vereenigde Oost-Indische Compaginie (VOC) Petrus Albertus van der Parra. Lokasinya di bagian tepi lahan proyek UIII yang kini sedang diupakan mendapat sertifikat oleh BPN.

Berita terkait

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

6 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

7 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

8 hari lalu

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

8 hari lalu

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

8 hari lalu

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya

Baca Selengkapnya

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

39 hari lalu

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.

Baca Selengkapnya

Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

57 hari lalu

Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya

Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

57 hari lalu

Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.

Baca Selengkapnya

AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

29 Februari 2024

AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPR) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan komitmennya untuk terus memberantas mafia tanah.

Baca Selengkapnya