TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemerintah DKI mendapat banyak laporan palsu atau data sampah lewat Jakarta Smart City. Sandiaga mengatakan jumlah data sampah mencapai 60 persen dari total laporan yang masuk.

"Dari 5.000 laporan banjir, 2.700 di antaranya laporan palsu," kata Sandiaga, di kawasan Monas, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2018.

Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga seusai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan sistem online kementeriannya terganggu karena adanya 72 ribu laporan palsu permintaan pembuatan paspor.

Untuk membersihkan data sampah di Jakarta, Sandiaga mengatakan telah membentuk data cleansing team di Jakarta Smart City. Dia menawarkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Dirjen Imigrasi untuk membereskan masalah ini.

"Kalau diperlukan, tim dari Jakarta Smart City siap membantu," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga mengatakan bukan cuma Indonesia yang menghadapi masalah data sampah. Dia mengatakan masalah ini juga dihadapi Maroko dan Australia. "Tadi Dubes Maroko dan perwakilan dari Australia juga bilang begitu," ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Agung Sampurno mengatakan sistem paspor online dibanjiri 72 ribu permohonan paspor fiktif. Hal tersebut membuat layanan paspor online di sejumlah kantor Imigrasi terganggu.