TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Betawi Kita menolak penggantian nama Jalan Mampang dan Buncit Raya menjadi Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution. Anggota Komunitas Betawi Kita, Yahya Andi Saputra, mengatakan telah membuat petisi menolak upaya penggantian nama jalan tersebut.

"Sejumlah komunitas Betawi telah menandatangani petisi penolakan penggantian nama jalan itu. Kami harap Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda bisa menghentikan upaya penggantian nama jalan," katanya lewat pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 31 Januari 2018.

Menurut dia, nama Jalan Mampang dan Warung Buncit merupakan manifestasi dari nama-nama kampung Betawi di Jakarta. Karena itu, jangan sampai nama jalan tersebut berganti nama. Apalagi lebih seperempat abad terakhir sudah begitu banyak nama kampung dan jalan yang mengacu kepada memori kolektif masyarakat Betawi yang lenyap.

Misalnya, kata dia, di Pondok Gede, ada nama Kampung Dua Ratus karena luasnya 200 hektare, tapi sekarang sudah hilang dan masuk Kelurahan Halim. Selain itu, ada Kampung Pecandran dan Kampung Petunduan, yang bukan hanya namanya, tapi kampungnya pun sudah hilang. "Kami menolak rencana itu," ujarnya.

Baca: Begini Tahapan Nama Jalan Buncit Raya Akan Jadi Jalan A.H. Nasution

Ia menuturkan salah satu janji politik Anies adalah merayakan kebudayaan Betawi serta mengangkat harkat dan martabat orang Betawi. Karena itu, perkumpulan Betawi Kita menilai salah satu langkah yang penting dari hal itu adalah menyelamatkan sejarah orang Betawi yang hidup di dalam nama-nama kampung. "Bukan malah menggantinya atau membiarkan diganti," ucapnya.

Menurut Yahya, pembangunan yang tanpa wawasan sejarah dan bernafsu itu bukan hanya menguasai wilayah secara fisik, tapi juga ingin menghapus ingatan dan semua memori budaya yang pernah hidup di wilayah masyarakat pendukung kebudayaannya.

Gilas roda pembangunan, kata Yahya, bukan saja telah membuat orang Betawi tergusur dari kampung kelahirannya. Bahkan, yang paling mengenaskan, memori sejarah mereka yang hidup di dalam nama-nama jalan dan kampung pun dihilangkan.

Toponimi di belahan dunia mana pun selalu terkait dengan asal-usul dan sejarah tempat tersebut. Banyak nama situs, kawasan, monumen, dalam kajian arkeologi yang sebenarnya menyimpan informasi lebih dari sekadar kandungan benda arkeologis yang berada di tempat tersebut.

Ada alasan dan latar belakang tertentu kenapa suatu nama dijadikan nama kampung atau lokasi tertentu. Karena itu, nama-nama kampung yang berbau lokal sangat penting sebagai bagian dari sejarah penduduk Jakarta. "Kami sangat menyesalkan kebijakan aparat Pemprov DKI Jakarta," tutur Yahya.

Semestinya, Yahya menambahkan, DKI ikut mendukung kebudayaan Betawi, bukan malah menjadi bagian dari upaya mengganti nama jalan, yang merupakan identifikasi dari nama kampung. Dia meminta nama Jalan Mampang dan Warung Buncit Raya tetap dipertahankan.