TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah DKI Jakarta mencatat sekitar 6 persen dari 600 miliar dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) macet. Menurut Kepala Badan Penanaman Modal DKI Jakarta Budiharjo, pemerintah akan membentuk suatu lembaga keuangan mikro (LKM) untuk menggantikan pengelolaan dana PPMK oleh Dewan Kelurahan. ''Seluruh dana PPMK sekarang sedang diaudit, setelah itu direncanakan 2008 PPMK sudah dikelola oleh LKM,'' katanya kepada wartawan di Balai Kota Kamis (01/11).Budiharjo menambahkan penyebab dana macet diantaranya karena penduduk yang meminjam uang bangkrut, meninggal, pindah dan terkena imbas bencana. Saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi dan audit. Tujuannya untuk mengetahui dana masih bergulir di masyarakat.Pemerintah merinci ada 3 kelurahan yang diduga melakukan penyelewengan dan pengelolaan secara tidak profesional, yaitu Kelurahan Petojo, Kemayoran dan Tomang. Untuk penyelewengan dana tersebut pemerintah telah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib.Rudy Prasetyo