Ini Tiga Alasan Ahmad Dhani Ngotot Ingin Ganti Presiden

Editor

Suseno

Senin, 27 Agustus 2018 19:19 WIB

Usai mengalami penolakan masa anti #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani akan tetap lakukan demokrasi di Jawa Timur. TEMPO/Ade Jovano

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah bergabung dengan Partai Gerindra, musisi Ahmad Dhani semakin serius menjalani karier sebagai politisi. Kalah dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2017, tak membuat pentolan grup band Dewa 19 ini surut langkah. Dia telah mendaftar untuk peruntungan di Pemilu 2019 dengan mencalonkan diri sebagai anggota parleman.

Sebagai kader Gerindra, Dhani sangat yakin ketua partainya, Parbowo Subianto, bakal memenangkan pemilihan presiden tahun depan. Karena itu, dia semakin aktif menyerukan gerakan #2019GantiPresiden.

Menurut Dhani, ada tiga alasan yang membuatnya ngotot ingin ada pergantian presiden. Pertama, ia beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi di era Presiden Joko Widodo tidak berhasil. Selama 4 tahun kepemimpinan Jokowi, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. "Jadi presiden yang ini tidak berhasil selama 4 tahun menumbuhkan ekonomi," kata Dhani.

Dhani juga menilai Jokowi terlalu lama dalam mengatasi kemiskinan. Ditambah lagi utang-utang negara yang semakin membengkak. "Yang kedua, ingin cepat mengatasi kemiskinan,” katanya. “Presiden yang ini cuma mengurangi kemiskinan 1,1 persen saja, sementara presiden yg lain 3 persen, 4 persen, 5 persen.”

Terakhir, kata Dhani, soal persatuan umat. Menurutnya, Presiden Jokowi gagal menyatukan umat sehingga saat ini Indonesia terpecah belah. "Saya ingin presiden baru, supaya umat tidak terbelah," ujarnya.

Sebelumnya, pendapat Dhani tentang pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan utang negara pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam beberapa kesempatan.

Sri Mulyani memang menyebutkan pertumbuhan ekonomi semester I 2018 berada pada 5,1 persen. Pertumbuhan ini terutama didukung oleh peningkatan investasi dan perdagangan internasional. Dia optimistis, pada semester II pertumbuhan berada di 5,8 persen.

Sedangkan untuk angka kemiskinan, Sri Mulyani mengutip data Badan Pusat Statistik tentang tingkat kemiskinan per Maret 2018 yang berada di angka 9,82 persen. Dia menyebut, penurunan di bawah 10 persen itu merupakan sejarah baru bagi Indonesia.

Untuk utang negara yang dipermasalahkan Ahmad Dhani, sebelumnya Sri Mulyani juga pernah menjelaskan, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah itu, 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum era Presiden Jokowi.

EDO JOVANO | SSN

Berita terkait

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

58 menit lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

1 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

8 jam lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

8 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

21 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

23 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya