Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bersalaman dengan anggota DPRD saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 20 November 2017. TEMPO/Subekti.
Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan menyediakan anggaran Pokok-pokok Pikiran atau Pokir. Permintaan terkait penjaringan aspirasi dari masyarakat itu pernah diajukan dalam pembahasan APBD 2015 di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan ditolak disertai catatan: Pemahaman Nenek Lu! .
Permintaan untuk kembali dibahas di RAPBD Perubahan 2018 diajukan di antaranya oleh anggota DPRD Fraksi Hanura Syafruddin. Dia mengungkapkannya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) sejak dua hari lalu.
Syarifudin mengatakan, anggaran Pokir diajukan untuk membantu mengeksekusi masalah warga yang didengar anggota DPRD DKI selama masa reses. Contohnya, pembangunan pos RW, menambal jalan, atau masalah yang menurutnya sulit dituntaskan dengan hanya mengandalkan program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Selama ini SKPD hanya menerima masukan secara general, tetapi kalau di lingkungan warga itu kan banyak sekali kebutuhan yang tidak tersentuh," kata Syarifudin pada Kamis 20 Agustus 2018.
Saat itu Syarifudin berujar, anggaran Pokir tidak akan dipegang oleh dewan melainkan oleh Bappeda. Warga yang punya masalah, ujarnya, mengirimkan proposal, kemudian direkomendasikan oleh dewan untuk dieksekusi. “Nanti Bappeda bersama dinas terkait juga yang akan terjun ke lapangan,” katanya.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai anggaran Pokir sebagai satu jalan keluar atas setiap keluhan warga. Menurut dia, adanya anggaran di Bappeda itu juga digunakan untuk berjaga-jaga. “Sehingga SKPD tidak ada alasan bahwa tidak ada anggaran,” kata Gembong.
Belum ada tanggapan dari Anies Baswedan hingga artikel ini dibuat. Sedang Ahok, pada masanya, menyatakan pokok pikiran semestinya sudah masuk dalam msuyawarah rencana pembangunan atau musrenbang di tingkat kelurahan. Ahok juga mengkritik besarnya anggaran triliunan rupiah yang diusulkan DPRD pada saat itu yang disebutnya tak masuk akal sehat.
