TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menahan dana hibah Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) DKI Jakarta. Dia menyatakan masih menunggu penyelesaian masalah administrasi yang melibatkan pemerintah pusat.
"Kami tidak mungkin melakukan yang tidak sesuai ketentuan,” kata Anies saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Timur, Jumat petang 7 September 2018.
Anies menyatakan komitmennya untuk membereskan masalah ini sebelum tahun anggaran berakhir dan hibah menjadi kedaluwarsa. “Yang penting adalah teman-teman di PAUD tahu kendalanya apa, dan begitu administrasi beres langsung kami cairkan,” kata dia.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, Himpaudi belum menyelesaikan sejumlah berkas persyaratan administrasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Bowo tidak detail tentang syarat admimistratif tersebut.
Dia hanya mengatakan, “Kalau mereka lebih cepat ya kami segera proses, tetapi kalau mereka tidak bisa penuhi ya mohon maaf.”
Dana hibah DKI untuk Himpaudi ini termasuk yang pernah menjadi sorotan ketika masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Saat itu, November 2017, Tempo menemukan kejanggalan berupa nama dan alamat penerima hibah itu tidak sinkron.
Selain itu alokasi hibah buat Himpaudi juga tak tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018. Tak sesuai dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2013 yang mengatur hibah duit harus melalui RKPD, alokasinya ‘nyelonong’ begitu saja dan langsung muncul di Badan Anggaran DPRD.
