TEMPO.CO, Jakarta - Abraham Lunggana alias Lulung telah resmi ditetapkan sebagai calon anggota DPR untuk Pemilu 2019 mewakili Partai Amanat Nasional (PAN). Karena itu ia telah menanggalkan posisinya di DPRD Jakarta sejak 20 September 2018.

“Karena sudah tidak di DPRD lagi, saya datang untuk mengembalikan mobil dinas,” kata Lulung di Lantai 9 DPRD DKI, Jumat, 21 September 2018.

Menurut Lulung, saat masih menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta, ada sejumlah pengalaman pahit yang sulit ia lupakan. Salah satunya adalah dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). "Kasus UPS hampir menjerat saya," katanya.

Pengadaan UPS itu diajukan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara pada tahun 2014. Total nilai proyeknya sekitar Rp 300 miliar. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 50 miliar.

Lulung beberapa kali diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai saksi. Dia juga sempat bersitegang dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lulung menilai Ahok bertanggung jawab atas pengadaan UPS. Sebaliknya, Ahok justru menuding Lulung terlibat.

Lulung berujar, pada saat itu banyak orang yang percaya ia terlibat. "Saya menjadi korban hoax dan meme pertama di Republik Indonesia ini," katanya.

Kenangan pahit berikutnya terjadi pada 2017 saat pesta demokrasi untuk memilih gubernur DKI Jakarta. Saat itu ia masih menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia mendukung pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno, sedangkan pimpinan partai mendukung Ahok – Djarot Saiful Hidayat.

Perbedaan itu membuat Lulung dicoret dari PPP. Padahal, kata Lulung, ia menolak Ahok justru karena mengikuti azas PPP. "Pada substansinya tidak boleh mengusung yang tidak seiman," kata Lulung yang saat ini telah menyeberang ke Partai Amanat Nasional.