Polda Metro Jaya Antisipasi Terorisme dan Hoax di Pilpres 2019

Reporter

Editor

Selasa, 25 September 2018 08:10 WIB

Personel gabungan TNI dan Polri tengah melumpuhkan pelaku teror dalam simulasi penanganan teror yang diprakarsai oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di JIExpo, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018. Serupa dengan Olimpiade, Asian Games diadakan setiap empat tahun, dan edisi ke-18 akan diselenggarakan di Jakarta-Palembang pada tahun ini. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya mengantisipasi tiga hal dalam pengamanan pemilu presiden atau Pilpres 2019. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis menyatakan, polisi akan mengerahkan personel untuk memberantas terorisme yang bakal mengganggu suasana menjelang pilpres.

Baca: Pilpres 2019, Ini Isi Surat Ahok Mendukung Jokowi Dua Periode

"Yang paling kita antisipasi adalah pertama menyangkut masalah terorisme," kata Idham di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 24 September 2018.

Kedua, polisi mengantisipasi kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta. Ketiga adalah kampanye hitam. Contohnya, informasi bohong alias hoax yang dapat memecah belah masyarakat.

Menurut Idham, Mabes Polri telah membentuk tim pendeteksi hoax bernama Satgas Nusantara. Polda Metro Jaya, lanjut dia, masuk dalam tim itu.

"Untuk melakukan deteksi dini terhadap media sosial yang mengarah kepada hoaks maupun kampanye hitam," ujar Idham.

Advertising

Sebanyak 16 ribu personel gabungan dari Polda Metro dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan dalam menjaga Pemilu 2019. Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendukung pengamanan itu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berujar, situasi Ibu Kota saat ini kondusif. Dia mengharapkan situasi seperti itu tetap sama hingga Pemilu 2019.

Baca: Anies Baswedan Tak Datang di DPRD, Pengesahan APBD-P Mundur

Anies Baswedan menuturkan, Pemprov DKI akan menggelar deklarasi damai guna menciptakan suasana kondusif selama masa kampanye Pilpres 2019. "Kita akan deklarasi damai dari provinsi sampai kelurahan dan akan banyak aktivitas-aktivitas yang dikerjakan bersama," ujar dia.

Berita terkait

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 jam lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

19 jam lalu

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meningkatkan level kewaspadaan terorisme di kantor diplomatiknya di lima negara.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Partisipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

2 hari lalu

BNPT Apresiasi Partisipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berikan Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan kepada 18 pengelola objek vital strategis dan transportasi di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya