"Wagub itu sebagai pengendali kebijakan. Posisinya tidak boleh lama terlalu kosong, berpengaruh terhadap proyek pembangunan tidak merata," kata Trubus kepada Bisnis, Minggu 30 September 2018.

Trubus menilai posisi Wagub yang kosong berdampak langsung terhadap penyerapan APBD 2018.

Serapan APBD menjadi minim karena kurang pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal semasa menjabat Wagub DKI, Sandiaga Uno berkomitmen agar penyerapan APBD tidak terjadi pada akhir tahun.

"Gubernur tidak mungkin bisa mengerjakan dan mengawasi semua program sendirian," kata Trubus.

Hal senada juga disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara. Bhima yakin Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI 2018 mencapai jumlah yang besar.

Namun, Bhima tidak bisa memperkirakan secara tepat SiLPA ini dapat mencapai jumlah berapa. Dia hanya memperhitungkan bahwa anggaran yang terserap hanya sekitar 80 persen dari APBD DKI 2018.

Menurutnya, penyerapan anggaran yang tinggi pada akhir tahun merupakan kebiasaan dari pemerintah daerah (Pemda). Akan tetapi, kebiasaan ini harus diubah karena berdampak pada pemerataan ekonomi yang tidak maksimal.

"APBD sama seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN], belanja barang, modal dipercepat akhir tahun. Namun jika tanpa perencanaan matang jadi tidak sehat," kata Bhima.

Mengacu pada data Bappeda DKI, penyerapan anggaran pada Minggu 30 September 2018 baru mencapai 48 persen atau senilai Rp 34,16 triliun.

Baca: Wagub DKI Jakarta yang Baru Harus Punya Motto Selendang Saidah

Jumlah tersebut masih minim mengingat total nilai belanja daerah 2018 sebesar Rp71,1 triliun dan kinerja Pemprov DKI di bawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan telah berjalan hampir 10 bulan.