Alasan Bawaslu Gandeng Babinsa TNI Telisik Spanduk #JKWBersamaPKI

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 7 Desember 2018 14:45 WIB

Seorang pria melihat foto sebuah spanduk propaganda yang terpasang di Jalan Al Habsyi Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi mencabut spanduk itu karena dinilai meresahkan masyarakat. Foto ini sempat beredar di sejumlah grup chat. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta masih terus menelusuri pemasang spanduk provokatif #JKWBersamaPKI di Jalan Al Habsyi RT6 RW7 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan penelusuran spanduk #JKWBersamaPKI tersebut saat ini telah melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI dan lembaga musyawarah kelurahan.
Baca : Pelanggaran Kampanye Pemilu, Tak Cuma Spanduk #JKWBersamaPKI

"Masih tahap investigasi," kata Puadi saat dihubungi, Jumat, 7 Desember 2018

Spanduk provokatif tersebut terpasang di depan pagar rumah yang dijadikan konveksi. Spanduk telah dicopot sejak Selasa kemarin oleh Bawaslu dan polisi.

Puadi mengatakan pihaknya telah menggali keterangan dari para pekerja di konveksi itu. Namun, mereka tidak ada yang mengetahui terkait dengan pemasangan spanduk itu. "Sudah kami temui, tapi memang belum ada yang mengetahui."

Selain itu, kata dia, di rumah konveksi itu tidak ada kamera pengintau atau CCTV. CCTV, kata dia, ada di dekat rumah tersebut tapi tidak menyorot ke lokasi. "CCTV tetangga ada tapi pas tidak menyorot ke titip tempat spanduk di pasang."

Advertising
Advertising

Pantauan berbeda dengan temuan yang didapat Bawaslu terkait dengan CCTV. Tempo melihat ada CCTV milik warga di samping rumah konveksi itu.

Saat ditemui, pemilik rumah menyatakan bahwa CCTV di rumahnya mengarah tepat ke titik spabduk itu dipasang. "Rumah saya CCTV-nya mengarah ke sana," kata perempuan itu saat ditemui di rumahnya Selasa lalu.
Simak juga :
Puting Beliung di Bogor Merusak Hampir Seribu Rumah

Selain tulisan #JKWBersamaPKI, spanduk bernada propaganda itu juga tertuang tulisan, seperti #PKIBerkedokPancasila #JKWHoaxNasional #JKWGunderuwoNasional #JKWSontoloyoNasional 2019 Tenggelamkan PKI.

Sedangkan pada bagian bawah spanduk terdapat tulisan Prabowo - Sandi for Presiden Indonesia Kuat. Selain itu, pada sisi kiri spanduk terpampang foto pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

8 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

9 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya