Rapat Tertutup Disdukcapil Soal E-KTP Dalam Karung, Ini Alasannya

Selasa, 18 Desember 2018 12:47 WIB

Petugas menunjukkan KTP Elektronik yang akan dimusnahkan dengan cara dibakar di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin 17 Desember 2018. Disdukcapil Kota Pekalongan memusnahkan KTP Elektronik sebanyak 20.413 keping dan 2.180 keping KTP dengan cara dibakar untuk menghindari penyalahgunaan data. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI soal temuan setengah karung e-KTP yang tercecer digelar tertutup.

Baca: Temuan E-KTP Dalam Karung, DPRD Panggil Dinas Dukcapil DKI

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif mengatakan, rapat tertutup sesuai permintaan Kepala Dinas Dukcapil DKI Dhany Sukma. "Permintaan kadis. Banyak yang super confidential," kata Syarif saat dihubungi, Selasa, 18 Desember 2018.

Berdasarkan pantauan Tempo, rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Kusmanto tampak baru menghadiri rapat pukul 11.24 WIB.

Sebelumnya, Syarif mempertanyakan prosedur pemusnahan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang bermasalah. Misalnya seperti e-KTP yang rusak, tidak sah, atau kedaluwarsa.

Menurut Syarif, warga harus mengetahui bagaimana Dinas Dukcapil DKI memusnahkan e-KTP yang rusak atau salah cetak. "Apa dibuang di sawah atau di kali atau di mana," kata Syarif saat dihubungi, Senin, 17 Desember 2018.

Untuk itulah, anggota dewan memanggil Dinas Dukcapil menghadiri rapat di Komisi A DPRD DKI hari ini. Syarif berujar, rapat ini didasari temuan ribuan e-KTP di dalam karung.

Menurut dia, harus diperjelas siapa yang bertanggung jawab secara administratif atas temuan itu. Sebab, tambah Syarif, pemerintahan di Jakarta yang umumnya menjadi sorotan publik seharusnya memiliki sistem pembuatan e-KTP yang baik. "Apalagi berkaitan dengan pemilu," ujar dia.

Tak hanya itu, warga DKI juga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan bila terjadi salah cetak e-KTP. Tujuannya untuk meminimalisasi masalah penggunaan e-KTP di kemudian hari.

"Begitu keperluannya soal di-computerized di data terintegrasi bermasalah (misalnya), mana tau," lanjut Syarif.

Baca: Temuan Ribuan E-KTP, Disdukcapil: Ada Pihak Ingin Suasana Gaduh

Ribuan kartu E-KTP tercecer di sebuah lapangan di Duren Sawit, Sabtu pagi, 8 Desember 2018. Kartu identitas yang sempat dikumpulkan oleh anak-anak sebagai mainan itu adalah milik warga Kelurahan Pondok Kelapa yang dicetak 2011. Temuan awal diketahui ada 1.706 E-KTP di dalam karung.

Berita terkait

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

7 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

8 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

12 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya