TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan resmi dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta pada 16 Okober 2017. Berbagai kebijakan ia keluarkan seiring dengan jabatan barunya. Tidak jarang kebijakan-kebijakannya justru mengundang pro dan kontra.

Baca: Kaleidoskop 2018, 10 Peristiwa yang Menggegerkan Ibu Kota

Misalnya saja dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Infrastruktur yang dibangun untuk kendaraan itu, dialihfungsikan menjadi tempat penampungan pedagang kaki lima. Meski Anies mengatakan penempatan pedagang itu hanya sementara, namun tak urung hujan kritik bertubi-tubi menyerangnya.

Berikut ini kebijkan Anies Baswedan sepanjang 2018 yang juga mendapat banyak kritikan.

1. Trotoar Jalan Sudirman.
Anies merombak desain trotoar Jalan Sudirman yang dirancang oleh Basuki Tjahaja Purnama alisa Ahok saat masih menjadi gubernur. Dalam rancangan itu Ahok merencanakan trotoar Jalan Sudirman bakal diperlebar hingga 10 meter untuk memanjakan pejalan kaki. Konsekuensinya, jalur lambat ditiadakan sehingga sepeda motor tidak bisa melintas lagi di Jalan Sudirman.

Anies berpendapat, rancangan itu memunculkan diskriminasi kepada pengguna sepeda motor. Karena itu dia membuat desain baru yang mengakomidir pejalan kaki dan pengguna sepeda motor.

Kebijakan Anies mendapat sorotan setelah desain itu direalisasikan. Sebab trotoar rancangan Anies tak mengintegrasikan jalur pedestrian dan halte bus. Halte dan trotoar dipisahkan oleh hamparan rumput. Foto trotoar ini menjadi viral di media sosial. Anies buru-buru mengubah trotoar itu.

2. Ganti Rugi Penggusuran Bukit Duri.
Anies Baswedan tidak memberikan perlawanan atas keputusan pengadilan yang memenangkan gugatan class action warga Bukit Duri ihwal penggusuran. Sebagai konsekuensinya, pemerintah DKI harus membayar ganti ruti kepada para penggugat.

Anies menyatakan, pembayaran ganti rugi ditunda karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) mengajukan banding. Ia bersedia memberikan ganti rugi setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. <!--more-->

3. Perombakan Pejabat.
Anies merotasi 20 pejabat dirotasi di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Bersamaan dengan itu, ia juga mencopot 16 pejabat. "Ini adalah penyegaran, kami harap mereka yang dilantik membawa kebaruan," kata Anies seusai melantik pejabat baru.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Tempo/Amston Probel

Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi, menilai langkah Anies itu berpotensi menabrak undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pegawai negeri. Sebab, dalam pencopotan pejabat ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dan Anies dinilai tidak bisa memenuhi syarat itu.

4. Becak kembali beroperasi di Ibu Kota.
Becak sudah lama dilarang beroperasi di Jakarta. Namun Anies membuat wacana utuk melegalkan alat transportasi bertenaga manusia itu. Alasannya, becak masih dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta sebagai alat angkut di lingkungan perumahan.

Pengamat sekaligus anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen Tangkudung menyatakan kebijakan itu tidak akan efektif. Sebab masyarakat saat ini mengandalkan alat transportasi berplatform aplilkasi. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi bahkan menilai, gagasan untuk melegalkan becak adalah langkah mundur. <!--more-->

5. Penutupan Hotel Alexis.
Anies menempati janji kampanyenya untuk menutup Hotel Alexis yang dianggap menjadi sarang prostitusi. Kemudian dia secara berturut-turut mencabut izin operasi untuk Diskotik Exotic di Sawah, Sense Karaoke di Mangga Dua Square, dan Old City di Tambora. Tempat hiburan itu dinilai kerap digunakan untuk peredaran narkoba.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penutupan grup perusahaan yang membawahi Alexis, PT Grand Ancol Hotel, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018. Foto: Istimewa

Anies menyatakan, tidak akan ragu mencabut izin tempat hiburan apabila terbukti digunakan untuk peredaran narkotika, perdagangan manusia, dan praktik prostitusi. Keputusan itu diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur DKI nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

6. OK-OTrip ganti nama jadi Jak Lingko.
Anies mengubah branding program One Karcis One Trip atau OK-OTrip menjadi Jak Lingko. Alasannya, nama OK-OTrip yang digagas mantan wakilnya, Sandiaga Uno, tidak memiliki makna yang jelas. Sementara Jak Lingko mencerminkan pelayanan transportasi terintegrasi di ibu kota. "Saya ingin nama sistem transportasi massal mencerminkan maknanya," ujar Anies.

7. Waring Kali Item.
Menjelang perhelatan Asian Games 2018, Anies Baswedan mengeluarkan perintah untuk menutup Kali Sunter Sentiong --lebih dikenal dengan sebutan Kali Item-- menggunakan waring. Waring ini menutup permukaan kali sepanjang 726 meter. Tujuannya untuk mengurangi aroma busuk yang menyebar dari kali itu. Aroma tak sedap itu dikhawatirkan mengganggu peserta Asian Games yang menginap di Wisma Atlet Kemayoran.<!--more-->

8. Pulau Reklamasi Disegel.
Anies menyegel bangunan di pulau reklamasi yang dinilai tidak memiliki izin. Penghentian pembangunan ini menjadi salah satu janji kampanye Anies saat Pilkada DKI 2017.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri kegiatan penyegelan bangunan di pulau C dan D reklamasi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kamis, 7 Juni 2018. Tempo/Adam Prireza

Selanjutnya Anies telah menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengambil alih pengelolaan pulau reklmasi C, D dan G. Penunjukan Jakpro ini didasarkan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 yang disahkan pada 16 November 2018.

9. Perluasan Ganjil Genap
Untuk menyambut Asian games 2018, Anies Baswedan memperluas cakupan pembatasan kendaraan bermotor melalui aturan ganjil-genap. Bahkan aturan ini berlaku setiap hari selama 15 jam.

Setelah Asian Games berakhir, Anies memutuskan untuk mempertahankan aturan tersebut dengan pembatasan pada hari kerja pada pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00. Bahkan berdasarkan hasil evaluasi, aturan ini tetap digunakan pada 2019 karena dinilai berhasil mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan utama ibu kota.

10. Skybridge Tanah Abang.
Proyek Skybridge di Tanah Abang mencuat setelah kebijakan Anies Baswedan menempatkan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru Raya banyak mendapat sorotan. Pemerintah memasukan rencana pembangunan skybridge dalam APBD- Perubahan 2018. Dana pembangunan sebesar Rp 50 miliar.

Baca: Kaleidoskop 2018, 10 Tokoh Menghebohkan Jakarta

Awalnya skybridge ditargetkan selesai 15 Oktober 2018. Namun belakangan target itu diundur 31 Oktober lalu diundur lagi November 2018. Anies Baswedan mengakui target penyelesaian skybridge meleset karena ada sejumlah perubahan dari desain awal. Perubahan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan pejalan kaki.