TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) harus menjadi program prioritas. Prasetio mengingatkan bahwa ERP adalah salah satu solusi menangani kamacetan di Ibu Kota.

Prasetio menyinggung cita-cita Pemerintah DKI saat dipimpin gubernur terdahulu. "Sebetulnya cita-cita pemerintah daerah sebelumnya kan bagaimana menekan masalah macet," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.

Baca: Pengamat Transportasi Sayangkan ERP Tak Jadi Prioritas Anies

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun mengaku bakal menanyakan kelanjutan proyek ERP kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menuturkan, ERP telah digunakan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan ia tak menjadikan ERP sebagai proyek prioritas. Menurut dia, lebih penting menambah transportasi umum ketimbang merampungkan proyek ERP.

Menurut Prasetio, penambahan jumlah kendaraan umum seharusnya didukung dengan penerapan ERP. Tak hanya itu, pembenahan transportasi publik juga diperlukan agar mendorong keinginan warga beralih menggunakan kendaraan umum. "Ini (ERP) kan program yang bagus," ujarnya.

Baca: Penyebab Anies Baswedan Sebut Penerapan ERP Bukan Prioritas

Proyek ERP telah molor sejak era Gubernur Joko Widodo. Sebelumnya ada dua perusahaan asing, yaitu QFree dan Kapsch TrafficCom yang mendaftar menjadi peserta tender. Keduanya juga sempat melakukan uji coba. Namun belakangan keduanya mengundurkan diri dari peserta tender proyek ERP. Peserta yang tersisa tinggal PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Anies tak mempermasalahkan mundurnya dua perusahaan itu. Soal kelanjutan proyek ERP, Pemprov DKI masih menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi DKI.