Pemilu 2019, Ada 2 TPS di Bekas Lahan Gusuran Kampung Akuarium

Rabu, 27 Maret 2019 08:49 WIB

Warga beraktivitas di tempat penampungan sementara di Kampung Akuarium, Jakarta, 3 November 2017. Pembangunan shelter ini bertujuan memberi tempat berlindung bagi masyarakat di sana. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tempat pemungutan suara (TPS) akan didirikan di lahan bekas gusuran Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Pemilu 2019. Pada Pilkada DKI, warga kampung Akuarium harus menumpang ke TPS tetangga.

Baca: WNA Dalam DPT Pemilu 2019, Bagaimana Pengawasan di DKI?

Ketua RT12, RW04 Kampung Akuarium, Topaz Juanda di Jakarta, Selasa, mengatakan TPS 33 dan TPS 40 akan berdiri di lapangan dan lahan dekat mushola untuk memfasilitasi hak warga saat pemilu.

“Dua TPS dibangun untuk kurang lebih 400 pemilih di Kampung Akuarium, jadi kami tidak lagi menumpang TPS,” kata Topaz saat ditemui dekat rumahnya di Shelter Blok C, Kampung Akuarium, Jakarta, Selasa.

Setelah kena gusur pada 2016, warga Kampung Akuarium sempat menumpang ke TPS 16 dan TPS 17 pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.

Topaz menjelaskan sebanyak 271 warga Kampung Akuarium telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 40, sementara di TPS 33 jumlah pemilih sebanyak 211 orang.

“Cuma data itu masih belum akurat karena ada delapan orang yang meninggal di daftar pemilih tetap (DPT) TPS 40, dan 11 orang juga sudah wafat di DPT TPS 33,” terang Topaz.

Menurut Topaz, daftar pemilih yang tercantum dalam DPT di dua TPS merupakan data 2013 yang sebenarnya telah direvisi oleh pengurus RT.

“Saya bingung juga saat melihat DPT, warga yang sudah meninggal, namanya masuk lagi, padahal bulan lalu sudah saya revisi sampai tiga kali,” kata Topaz.

Tokoh Kampung Akuarium, Dharma Diani mengatakan dua TPS dalam areal pemukiman merupakan suatu kewajaran yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi hak politik warga.

Alasannya, Kampung Akuarium telah kembali memiliki RT beserta perangkatnya sejak April 2018 atau sekitar dua tahun setelah kena gusur pada 2016.

“RT-nya ada, KTP sudah aktif lagi sejak Januari 2018. Jadi wajar ada TPS buat warga memilih,” ujarnya.

Rini Irawati, warga RT12, mengaku antusias karena dapat memilih di TPS yang terletak dalam Kampung Akuarium. “Saya semangat sekali memilih. Kemarin memilih itu rasanya susah sekali. Sekarang di Kampung Akuarium ada dua TPS,” kata Rini saat ditemui tengah mengasuh cucunya di halaman shelter.

Namun, Rini mengatakan ia belum menerima undangan untuk memilih dari pengurus RT. “Tapi nama saya sudah dicocokkan di DPT. Saya punya KTP elektronik jadi siap untuk memilih,” jelas Rini.

Warga lain, Musdalifah juga mengaku antusias untuk memilih di TPS kampung Akuarium. “Saya antusias banget karena pemilu cuma lima tahun sekali. Sayang kalau tidak milih,” kata Musdalifah.

Ia berharap pemimpin terpilih dapat memperhatikan keadaan rakyat kecil, khususnya warga Kampung Akuarium yang belum sepenuhnya pulih dari insiden gusur paksa.

Senada dengan Musdalifah, Sukarti, warga, mengatakan ia siap ikut pemilu serentak pada 17 April. “Kemarin Pak RT sudah datang ke rumah cocokin data dengan DPT. Lagipula KTP juga sudah aktif lagi,” kata Sukarti.

Sebelum kena gusur paksa pada 2016, Kampung Akuarium dihuni sekitar 93 kepala keluarga (KK) atau sekitar 500 warga yang bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang, dan nelayan. Namun setelah kena gusur, Kampung Akuarium dihuni 85 KK atau sekitar 400 warga.

Jumlah penghuni Kampung Akuarium berkurang karena saat penggusuran beberapa warga pindah ke rumah susun dan kembali ke kampung halaman.

Baca: Menjelang Pemilu 2019, Anies Minta Warga Jakarta Turut Jaga Keamanan

Pada April 2016 Pemprov DKI Jakarta yang saat itu dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggusur Kampung Akuarium. Penggusuran ini menjadi salah satu bahasan menarik saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anies Baswedan yang memenangi Pilkada berjanji akan membangun kembali Kampung Akuarium. Setelah perangkat RT dibentuk kembali, kini warga Kampung Akuarium bisa ikut Pemilu 2019 di daerahnya sendiri.

Berita terkait

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

5 hari lalu

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membangun 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 11 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya

KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

9 hari lalu

KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

Jumlah TPS di Kota Solo untuk Pilkada 2024 berkurang dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

14 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

15 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

18 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

19 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

27 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

29 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

35 hari lalu

5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

TPN Ganjar-Mahfud serahkan 15 kontainer berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. Ini 5 dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

38 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya