Isu Sandiaga Balik Wagub, Ketua Gerindra DKI: Akalnya Tidak Sehat

Sabtu, 20 April 2019 07:11 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berpelukan saat menyapa massa kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama GBK, Jakarta, Ahad, 7 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menampik skenario Sandiaga Uno akan kembali sebagai Wagub DKI. Menurut Taufik, isu skenario tersebut diembuskan oleh orang yang tidak memiliki akal sehat.

"Ini yang ngomong begitu akal sehatnya kurang," ujar Taufik saat dihubungi, Kamis, 18 April 2019.

Baca juga:
Kepada Pemenang Pemilu, Anies Peringatkan: Ada Konsekuensi

Taufik meyakini kalau Sandiaga Uno yang telah mundur dari Wagub DKI pada Agustus lalu untuk mendaftar cawapres bukan sosok pemburu jabatan. Ia memastikan Sandiaga tak mungkin tergiur kembali menjadi Wagub DKI mendampingi Anies Baswedan jika hasil real count KPU nanti sejalan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei usai Pilpres 2019

"Kalau ke Wagub DKI gak mungkin, nggak mungkin," ujar Taufik.

Advertising
Advertising

Calon wakil presiden, Sandiaga Uno memeluk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah membacakan surat pengunduran diri sebagai wakil Gubernur di Balai Kota, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Sandiaga membacakan surat pengunduran diri dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. TEMPO/Fakhri Hermansyah

Sebelumnya, ketika ditanya kemungkinan yang sama, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyebut tak ada aturan yang melarang. Kemendagri, kata Akmal, tak mengaturnya dalam regulasi formal.

"Cuma dalam etika pemerintahan, itu tidak normal dan kurang elok," kata Akmal.

Baca juga:
Pemilu yang Melelahkan, Simak Kisah KPPS Tak Tidur Dua Hari

Isu tentang Sandiaga bakal kembali ke kursi wagub muncul setelah PKS DKI tak kunjung berhasil menempatkan kadernya di kursi yang ditinggalkan Sandiaga. Padahal mereka sudah membuat kesepakatan dengan Gerindra sebagai sesama partai pengusung Anies-Sandi dalam pilkada lalu, bahwa dukungan di pilpres dikompensasi dengan kursi wagub itu.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan pembahasan cawagub DKI di dewan baru akan kembali dimulai usai 17 April 2019 atau setelah Pemilu dan Pilpres. Alasannya, menurut Suhaimi, seluruh anggota dewan tidak konsentrasi untuk tugasnya di masa pemilu ini.

Berita terkait

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

46 menit lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak PKS jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai selalu 'menyerang' saat masa kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

1 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan bahwa PKS adalah musuh bebuyutan Partai Gelora.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

2 jam lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

3 jam lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

7 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

17 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

18 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

Aboe Bakar mengatakan PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya