Rekapitulasi DKI Masih Pending, Penyebabnya Jakarta Timur

Senin, 13 Mei 2019 13:59 WIB

Suasana saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat provinsi DKI Jakarta masih ditunda hingga Senin pagi. Pleno ditunda karena menunggu hasil rekapitulasi dari Kota Administratif Jakarta Timur.

Baca: Rekapitulasi Suara di Jakarta Timur Meleset dari Target, Kenapa?

"Rekapitulasi tingkat provinsi masih pending, menunggu Jakarta Timur," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos di Jakarta, Senin 13 Mei 2019.

Sebelumnya, KPU DKI menargetkan rekapitulasi tingkat provinsi selesai pada Minggu, 12 Mei. Namun karena masih ada daerah di Jakarta Timur yang belum menyelesaikan penghitungan di tingkat kota, pleno akhirnya ditunda hingga Senin, 13 Mei.

Menurut Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana, rekapitulasi wilayah tersebut sudah memasuki tahap penyelesaian untuk tiga kecamatan yang tersisa, yaitu Cakung, Duren Sawit dan Pulo Gadung.

"Sejauh ini sudah tujuh, tinggal tiga lagi. Yang tiga juga sudah tinggal finishing (penyelesaian)," ungkap Wage.

Baca: Hari Terakhir, Rekapitulasi Suara di DKI Belum Dilanjutkan

Wage mengungkapkan salah satu alasan mengapa rekapitulasi tingkat Jakarta Timur membutuhkan waktu yang cukup lama adalah karena jumlah penduduk yang dicakup cukup besar, khususnya di Kecamatan Cakung yang memiliki 1.461 tempat pemungutan suara (TPS). Jakarta Timur merupakan daerah dengan jumlah TPS terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dengan 8.234 TPS yang mencakup 2.246.279 daftar pemilih tetap (DPT).


Berita terkait

Kontraktor Diduga Bawa Kabur Uang Rp 9,75 Miliar Dana Pembangunan Masjid di Cakung Jaktim

7 jam lalu

Kontraktor Diduga Bawa Kabur Uang Rp 9,75 Miliar Dana Pembangunan Masjid di Cakung Jaktim

Pembangunan Masjid Albarkah di Cakung, Jakarta Timur mangkrak setelah uang pembangunan diduga dibawa kabur kontraktor.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

15 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

7 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

8 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

8 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya