Aksi di Bawaslu Ricuh, PA 212 Pertimbangkan Tak Lanjutkan Ifthor

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Ali Anwar

Rabu, 22 Mei 2019 11:01 WIB

Suasana kericuhan di dekat asrama Brimob Petamburan, Rabu, 22 Mei 2019. TEMPO/ Yusuf Manurung.

TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Alumni atau PA 212 mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aksi Ifthor Akbar ke Bawaslu hari ini setelah terjadinya bentrok antara massa dengan aparat keamanan.

Baca juga: Massa Demo Bawaslu Bakar Asrama Brimob Petamburan

"Ada kemungkinan (tidak dilanjutkan), nanti akan diputuskan," ujar juru bicara PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi, Rabu 22 Mei 2019.

Novel mengatakan sekarang massa Ifthor yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat masih membicarakan rencana tersebut. "Nanti akan disampaikan langsung oleh GNKR dalam komferensi pers," ujarnya.

Baca: Beda Kerusuhan Mei 2019 dengan Kengerian di Ibu Kota Mei 1998

Advertising
Advertising

Kemarin, sebelum membubarkan diri di Bawaslu, massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat menyatakan akan kembali melanjutkan aksinya di Bawaslu hari. "Saudara saudara hari ini cukup sampai disini, besok kita kembali,"ujar Anggota PA 212 Bernard Al Jabbar dari mobil komando, Selasa malam 22 Mei 2019.

Dalam kesempatan tersebut Novel menegaskan bahwa pihak yang terlibat dengan kericuhan bukanlah massa Ifthor Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Baca juga: Ada Demo, KRL Tak Layani Penumpang Sampai Stasiun Tanah Abang

"Bisa saya pastikan pihak yang ricuh itu bukan massa kami," ujarnya. Menurut pengurus PA 212 itu, massa Ifthor Akbar tersebut sudah membubarkan diri dengan damai usai melaksanakan salat Tarawih.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

20 menit lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya