TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD) tetap berencana melakukan aksi unjuk rasa walaupun pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak. Begitu juga dengan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. PRD melihat keputusan pemerintah itu adalah upaya untuk menghentikan perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak adil. Itu sogokan politik. Yang kita tuntut adalah pembatalan kenaikan harga. Kalau perlu harga lama juga diturunkan, kata Haris Rusli, salah seorang pengurus partai, kepadaTempo News Room melalui saluran telepon di Jakarta, Minggu (19/1) malam. Haris menilai penurunan harga itu tidak banyak berpengaruh terhadap inflasi harga yang terjadi saat ini. Selain membatalkan kebijakan kenaikan harga tiga komponen BBM, tarif telepon, dan listrik, pemerintah seharusnya juga menangkap para konglomerat hitam yang melarikan uang rakyat yang mencapai triliunan rupiah lewat bantuan likuiditas. Selain itu, pemerintah juga harus berani mengeluarkan kebijakan penghapusan utang luar negeri, yang selama ini membebani perekonomian negara. Kami menolak paket reformasi ekonomi Megawati. Penurunan harga ini hanya menunda, tidak menghilangkan penderitaan rakyat. Kami akan terus melakukan perlawanan sampai Mega tumbang, kata Haris bersemangat. Menurut informasi yang ia terima, Senin (20/1), sekitar 10 ribu massa buruh akan turun melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara. Dalam aksi ini, partainya dan beberapa partai lain, aktifis pemuda dan mahasiswa, akan ikut bergabung. Hal tersebut dibenarkan Sudarto, aktifis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yang dihubungi Tempo News Room, di Jakarta, Minggu (19/1) malam. Menurut Sudarto, mahasiswa akan tetap melanjutkan aksi unjuk rasa walaupun pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak. BBM itu hanya masalah turunan. Masalah utamanya adalah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, kata Sudarto. Menurut Sudarto, kebijakan pemerintah menaikkan harga saling terkait dengan kebijakan pengurangan subsidi dalam upaya menambah pemasukan keuangan negara. Kenapa negara tidak punya uang? Karena ada konglomerat hitam yang mendapat dana likuidasi perbankan mencapai ratusan triliun, kata dia. Oleh karena itu, kata Sudarto, pemerintah harus berusaha agar uang yang dipinjamkan kepada konglomerat hitam, yang jumlahnya mencapai Rp.144 triliun, bisa ditarik. Kalau kita bisa berantas KKN, dan menarik uang itu, dalam empat tahun Indonesia bisa membayar utangnya, kata dia. Selain itu, lanjut dia, BEM juga menuntut agar pemerintah mau mencabut kebijakan Release & Discharge (pengampunan konglomerat bermasalah). Menurut rencana, kata dia, para aktivis BEM dari wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, akan melakukan rapat konsolidasi pada Senin (20/1). Rapat konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah aksi menjadi dua kali tiap pekan, yaitu hari Rabu dan Sabtu. Namun hingga sekarang, mereka belum menentukan tempat pertemuan itu.(Budi RizaTempo News Room)