Dikritik Soal Pin Emas, Ernest PSI Anggap Tina Toon Tak Progresif

Editor

Febriyan

Minggu, 25 Agustus 2019 16:46 WIB

Artis yang maju sebagai caleg dari PDIP, Agustina Hermanto atau yang lebih populer dengan nama Tina Toon berpose saat menghadiri konferensi pers perayaan 90 tahun Sumpah Pemuda di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Politikus PDI P Agustina Hermanto atau Tina Toon soal tak perlu mengambil gaji saat menjadi anggota dewan membuat miris Politikus PSI Rian Ernest. Dia menyayangkan pernyataan tersebut karena datang dari politikus muda yang dinilai seharusnya memiliki sifat progresif.

Menurut Ernest, jika pernyataan itu datang dari politikus senior, pihaknya dapat memalumi karena perbedaan zaman.

"Tapi kalau kami dapat komentar dari politisi muda, ini buat kami miris" ujar Ernest di Novotel, Jakarta Barat, Ahad, 25 Agustus 2019.

Ernest mengatakan, sebagai politikus Tina harusnya tak hanya progresif dan berani melawan korupsi saja, tapi juga tak ikut-ikutan menerima pin emas dan mengatakan sebaiknya PSI tak menerima gaji.

"Jadi menurut saya siapa pun politisi yang mendukung pin emas tak punya sensitifias kondisi masyatakat sekarang," ujar Ernest.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia secara tegas menyatakan tak akan menerima pin emas yang akan diberikan pada acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Senin besok, 26 Agustus 2019.

Sikap PSI itu pun mendapatkan tanggapan dari Tina Toon yang juga akan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Dia menyatakan bakal menerima pin emas tersebut dengan alasan hal itu akan membuatnya teringat akan tanggung jawabnya yang besar.

"Kalau pun saya dicanangkan pin emas itu, berarti beban tanggung jawab saya mesti lebih besar lagi," kata Tina usai menjalani gladi resik pelantikan di gedung DPRD DKI, Jumat, 23 Agustus 2019.

Kata Tina, jika memang pemberian pin itu dianggap mubazir karena menelan anggaran Rp 1,3 miliar, maka ke depan mesti dikaji ulang.

"Karena ini kan masalah simbolis ya, ini kan ibaratnya kami dilantik menjadi wakil rakyat, secara simbolis. Dikaji tuh apakah itu penting harus dari emas atau diganti dengan yang lain."

Meskipun menyatakan bahwa keputusan untuk mengambil atau tidak pin emas tersebut merupakan hak masing-masing legislator, Tina tampak memberi sindiran terhadap PSI.

Dia menyatakan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI sebaiknya juga tak mengambil gajinya selama menjabat.

"Kalau ada yang mau mengembalikan hak pin emas, sekalian saja jangan ngambil pin, jangan ngambil gaji. Kerja bakti silakan," ujarnya. "Tapi kalau saya mendapatkan hak saya, saya berkewajiban melaksanakan tugas saya lebih baik lagi."

Berita terkait

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

14 jam lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

17 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

1 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

2 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

3 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

3 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

3 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

3 hari lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 hari lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya