Pelantikan DPRD DKI, Ini Harapan Peneliti Formappi ke Kader PSI

Reporter

Adam Prireza

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 26 Agustus 2019 13:14 WIB

Suasana rapat paripurna yang sedikit didatangi anggota dewan hari ini di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan ada harapan baru dalam rangka perbaikan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI dengan masuknya caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ada harapan baru jika PSI konsistern menjadi 'pengonggong' atas berbagai ketidak beresan tata kelola pemerintahan DKI kedepannya," kata Lucius beberapa waktu lalu lewat pesan pendek kepada Tempo.

Ia mengatakan kalau PSI telah piawai menggerakkan kekuatan warga lewat media sosial untuk mendorong perubahan dalam pengelolaan pemerintahan. Meski begitu, ia menyadari kalau PSI tak dapat bergerak sendiri dalam membuat perubahan.

Pada periode 2019-2024, PSI hanya mendapatkan 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. "Keberhasilan PSI sangat tergantung pada dukungan warga DKI," tutur Lucius.

PSI memang kerap mengkritisi kinerja DPRD maupun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka menyatakan bakal menolak pin emas untuk anggota dewan periode 2019-2024. Anggota dewan terpilih PSI, Idris Ahmad, mengatakan pemberian pin emas itu tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan.

Caleg terpilih PSI Eneng Maliyanasari, Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest, dan caleg DPRD DKI terpilih PSI August Hamonangan dalam konferensi pers soal pemilihan Wagub DKI di Kantor DPP PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

Idris menyarankan agar pin emas DPRD DKI itu dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah. “Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas.

Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?” kata politikus PSI DKI itu.

Seperti diketahui sebelumnya, sebanyak 106 anggota DPRD periode 2019-2024 akan dilantik hari ini, Senin, 26 Agustus 2019. PSI merupakan partai pendatang baru di Kebon Sirih. Terkait perolehan kursi, PDI Perjuangan kembali menjadi partai dengan jumlah kursi paling banyak yaitu 25 kursi.

Advertising
Advertising

Posisi kedua masih ditempati Partai Gerindra dengan 19 kursi bertambah satu kursi dari periode 2014-2019. Lalu di posisi ketiga ada Partai Keadilan Sejahtera dengan 16 kursi. Selanjutnya ada Partai Demokrat 10 kursi dan Partai Amanat Nasional atau PAN dengan 9 kursi.

Di posisi ke enam ditempati oleh pendatang baru yaitu PSI dengan 8 kursi, disusul oleh Parta NasDem dengan 7 kursi. Lalu ada Partai Golkar di posisi ke delapan dengan perolehan 6 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 5 kursi, Serta partai terakhir di DPRD DKI Jakarta adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 1 kursi.

ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

11 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

18 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

28 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

39 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

45 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

47 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

50 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

51 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

51 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya