Pemindahan Ibu Kota, DPRD Minta DKI Atur Ulang Penataan Kota

Rabu, 28 Agustus 2019 10:09 WIB

Aktivitas warga berolahraga di kawasan ruang terbuka hijau di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 18 November 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi momentum yang tepat bagi Jakarta untuk kembali melakukan penataan ruang.

"Pemindahan ini menjadi kesempatan bagi DKI untuk menata ruang Jakarta kembali," kata Ketua DPRD DKI Sementara, Pantas Nainggolan di kantornya, Selasa, 27 Agustus 2019.

Salah satunya, kata Pantas, persoalan perluasan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta yang belum memenuhi 30 persen dari luas wilayah seperti yang diamanatkan Undang-undang.

Dengan pemindahan itu, menurut Pantas, DKI bisa memperluas RTH tersebut dengan memanfaatkan kompleks gedung kementerian, lembaga hingga kantor pemerintahan pusat sebagai ruang terbuka hijau. "Kawasan secara aspek lingkungan bisa dijadikan kembali ruang terbuka hijau kenapa tidak," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia telah merencanakan membuat gedung-gedung pemerintahan pusat yang bakal ditinggalkan seiring pemindahan ibu kota sebagai area RTH. "Mudah-mudahan dengan adanya pemindahan ibu kota, lebih banyak ruang terbuka hijau itu bekas-bekas kantor mudah-mudahan bisa menjadi taman terbuka hijau," ujarnya.

Advertising
Advertising

RTH tersebut, kata Anies, akan dirancang dengan tetap difungsikan area perkantoran, agar tetap ada pergerakan ekonominya. Adapun hingga awal tahun ini, RTH DKI Jakarta baru mencakup 14 persen dari luas wilayah Jakarta.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

14 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Libur Lebaran 2024: 5 Rekomendasi Destinasi Wisata di Pekanbaru dan Sekitarnya

17 hari lalu

Libur Lebaran 2024: 5 Rekomendasi Destinasi Wisata di Pekanbaru dan Sekitarnya

Pekanbaru dan sekitarnya menawarkan pengalamanbaru bagi para wisatawan libur Lebaran 2024. Antara lain Istana Siak dan Asia Farm Pekanbaru.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

25 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

35 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

7 Destinasi Wisata Gratis di Hong Kong

41 hari lalu

7 Destinasi Wisata Gratis di Hong Kong

Kalau merencanakan perjalanan dengan tepat, wisatawan dapat merasakan banyak hal di Hong Kong dengan gratis.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

42 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

42 hari lalu

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

44 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya