TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) meminta pemerintah pusat memperbanyak diskusi publik mengenai urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurut Iluni, diskusi pemindahan hanya terjadi di tingkat eksekutif saja sehingga masyarakat masih awam mengenai rencana pemindahan ini.

“Masih banyak ruang bagi penjelasan pemerintah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Karena itu, perlu banyak dialog mengenai isu ini yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Bappenas,” ujar Ketua ILUNI UI Andre Rahardian dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 28 Agustus 2019.

Andre berpendapat dengan banyaknya ruang diskusi itu, masyarakat akan semakin paham urgensi ibu kota harus pindah serta tak perlu bertanya-tanya mengenai nasib Jakarta setelah tak berstatus sebagai ibu kota. Menurut Andre, rakyat berhak mendapat penjelasan mendalam dan detail soal rencana perpindahan ibu kota.

“Masyarakat Indonesia pun berhak untuk menyampaikan masukan, kritikan, gagasannya, untuk menguji rencana pemindahan ini,” kata Andre.

Sebelumnya, pro dan kontra terjadi di masyarakat mengenai pemindahan ini. Bahkan menurut hasil sigi lembaga survei KedaiKOPI sebanyak 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta menyatakan tidak setuju ibu kota pindah. Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menyebut temuan ini tak mengherankan.

Kunto membeberkan salah satu alasan masyarakat tidak setuju dengan pemindahan karena belum ada kejelasan apa yang akan terjadi di DKI dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah meminimalisasi dampak negatif setelah ibu kota pindah

"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto.

Adapun Presiden Joko Widodo pada Senin lalu telah mengumumkan lokasi tujuan pemindahan ibu kota, yakni di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jokowi mengklaim lokasi tersebut paling ideal untuk menjadi ibu kota baru.