TEMPO.CO, Jakarta - Demonstrasi yang dilakukan puluhan orang di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 18 September 2019 sempat diwarnai kericuhan. Pemicunya adalah karena demonstran yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tak diperbolehkan masuk oleh aparat keamanan.

Menurut pantauan Tempo, pendemo beratribut HMI itu menyuarakan penolakan terhadap terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Mereka juga menolak pengesahan revisi Undang-Undang KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Di tengah-tengah orasi, mereka mencoba masuk melalui gerbang masuk KPK. Puluhan polisi langsung bersiaga saat hal itu terjadi. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindari. “Maju tiga langkah. Revolusi!” kata salah seorang pendemo.

Polisi pun akhirnya memukul mundur pendemo ke arah Royal Kuningan Hotel. Lima orang pendemo yang diduga sebagai provokator pun diamankan beserta spanduk-spanduk yang dibawa pendemo.

Tak terima, mereka meminta lima orang rekannya agar dibebaskan. Selang sekitar 20 menit kemudian, kelima orang beserta atribut yang disita polisi akhirnya dikembalikan. Massa lanjut berorasi hingga sekitar pukul 16.45 WIB dan membubarkan diri.

Saat demonstrasi massa beratribut HMI ricuh, di depan tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi ada massa lain yang menggelar aksi. Berbeda dengan HMI, massa gabungan yang menamai dirinya Koalisi Masyarakat Anti Korupsi itu justru mendukung terpilihnya Firli sebagai ketua KPK periode mendatang dan revisi UU KKP.

Saat ricuh terjadi, massa koalisi tersebut tetap berorasi. Tidak terjadi gesekan antara pendemo beratribut HMI dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meski hal yang mereka suarakan berbeda.

Sejak Jumat, 13 September 2019, hingga hari ini, demonstrasi di depan gedung KPK tak pernah absen. Demonstrasi dipicu oleh terpilihnya Firli Bahuri yang dianggap bermasalah sebagai ketua KPK periode 2019-2023 serta revisi UU KPK yang dirasa dapat melemahkan komisi antirasuah itu.