Banyak Korban Demonstrasi, Bambang Widjojanto Kritik Komnas HAM

Jumat, 4 Oktober 2019 15:35 WIB

Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto (kanan) bersama Denny Indrayana melakukan wawancara bersama awak media usai sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum Bambang Widjojanto meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki kekerasan aparat kepolisian saat menangani demonstrasi di DPR. Satu orang tewas dalam bentrokan antara massa demonstran dengan polisi.

Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta di TGUPP Gubernur Anies Baswedan ini mempertanyakan ketidakhadiran Komnas untuk menyelidiki para korban kekerasan aparat saat demonstrasi mahasiswa hingga siswa STM.

"Kalau menurut saya ada yang absen dalam situasi ini. Yang absen siapa. Yang absen Komnas HAM," kata Bambang saat ditemui di Balai Kota, Kamis, 3 Oktober 2019. "Komnas HAM ada di mana."

Beberapa pendemo menjadi korban kekerasan oleh pihak kepolisian. Bahkan, seorang warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, bernama Maulana Suryadi, tewas, dengan sejumlah luka di tubuhnya.

Menurut mantan Ketua BPN Prabowo - Sandiaga itu mengatakan, Komnas harus turun menyelidiki korban yang berjatuhan saat kerusuhan kemarin. Selain itu, kata Bambang, hal lain yang perlu dipastikan adalah akses para korban untuk mendapatkan keadilan.

Bambang melihat selama ini banyak korban kerusuhan yang ditangkap polisi tidak mendapatkan pendampingan hukum. Bahkan, lembaga bantuan hukum pun dipersulit untuk memberikan bantuan kepada para korban. "Misalnya LBH bisa nggak masuk ke mereka. Sulit," ujarnya. "Mereka jadi sulit mendapatkan bantuan hukum."

Advertising
Advertising

Mantan komisioner KPK ini menyesalkan tidak ada sikap Komnas saat kebebasan menyatakan pendapat yang dibatasi. "Ke mana saja itu Komnas HAM. Kebebasan berekspresi dia tidak ngomong. Kebebasan menyatakan pendapat dia tidak bicara."

Bambang Widjojanto menyatakan belum mendapatkan informasi terkait kinerja dan langkah Komnas HAM dalam menyikapi kerusuhan dan banyaknya korban yang berjatuhan saat aksi unjuk rasa kemarin. Selain itu, Bambang juga mempertanyakan kerja dari Komisi Kepolisian Nasional, terkait pengawasan mereka terhadap tindakan refresif polisi saat menangani unjuk rasa. "Ke mana Komnas HAM. Ke mana saja Kompolnas. Ombudsman lumayan ada suaranya dan KPAI saya lihat juga aktif."

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

5 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

9 hari lalu

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

Anggota Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto alias BW, merespons putusan MK yang menolak permohonan sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

10 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

10 hari lalu

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan hadir dalam sidang putusan MK soal sengketa pilpres atau PHPU. Apa alasan kehadirannya?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

10 hari lalu

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

Pagi ini, Senin, 22 April 2024 putusan MK mengenai sengketa Pilpres 2024 atau PHPU akan dibacakan. "Ada kejutan," kata Bambang Widjojanto.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

12 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

14 hari lalu

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

15 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

18 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

18 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya